by

Maluku Kembali Raih Opini WTP

Pemerintah Provinsi Maluku kembali memperoleh opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari adan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kinerja Provinsi Maluku tahun anggagaran 2020.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dilakukan pada paripurna DPRD Provinsi Maluku, yang digelar secara virtual, Rabu (2/6).

Parpurna virtual tersebut dihadiri, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Orno, Sekda Maluku Kasrul Selang, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku.

Auditor BPK Wilayah VI Maluku dan Maluku Utara (Malut), Edy Santoso, mengungkapkan, walau mendapat opini WTP, namun ditemukan banyak masalah dalam laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020.

“Atas laporan keuangan daerah dan kinerja atas efektivitas program dan kegiatan pengelolaan infrastruktur jalan, dalam rangka pemenuhan target pemantapan jalan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020, kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD, agar dapat menindaklanjutinya selama 60 hari setelah laporan diterima atau diserahkan,” ucap Santoso, saat menyerahkan hasil laporan BPK tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006, katanya, BPK perwakilan Maluku telah memeriksan laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020.

Dia mengaku, ini merupakan tahun pertama mengembangkan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka non ordi report, dengan melaksanakan pemeriksaan kinerja pada aspek tertentu. Yang kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya diserhkan secara bersamaan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dengan Rencana Anggaran Pelasanaan (RAP) atas Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020.

Namun, katanya, hal itu perlu dilakukan dalam upaya memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Sehingga diharapkan, pemeritah tidak hanya mengejar opini WTP, tapi juga mendorong pengelolaan sumber daya dengan semaksimal mungkin, untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, BPK menyerahkan hasi laporan yang termuat dalam draf buku, diantaranya, buku ringkasan hasil pemeriksaan kinerja, RAP atas LKPD tentang opini BPK dan sisitim pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, selanjutnya LAP kinerja atas efektivitas program dan kegiatan pengeloaan infrastruktur jalan dalam rangka penuhan target pemantapan jalan tahun anggaran 2020.

Sedangkan terkait kriterian pemberian opini yang dilakukan BPK, terangnya, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar sesuai pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas pengendalian interen, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Seluruh kriteria diperhitungkan dalam batas modaritas. Artinya, pelanggaran atas empat kriteria itu akan dapat mempengaruhi opini terhadap nilai material. Atau bedampak atas penyajian sampul pada loporan kompenan lainnya,” beber Edy Santoso.

Pemeriksaan keuangan, katanya, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugia daerah, maka penyimpangan tersebut harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Namun, tambahnya, dalam batas tertentu yang terkait dengan batas materialitasnya, hal itu dapat mempengaruhi opini atas kewajaran LKPD.

Dengan demikian, Edy Santoso mengatakan, opini yang diberikan oleh pemeriksa, merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai wajaran laporan keuangan. Tapi itu bukan sebagai jaminan, tidak adanya vot yang ditemui atau kemungkinan ditemukan vot dikemudian hari.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah akan dilakukan Pemprov atas penggunaan keuangan daerah tahun 2020, sehingga terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” pungkasnya.(RHM)

Comment