by

Maluku Masih Tetap Miskin

Ambon, BKA- Dari tahun ke tahun, kemiskinan di Provinsi Maluku tidak menunjukan perubahan. Buktinya, Maluku yang kini berusia 75 tahun, masih tetap konsisten di urutan 4 sebagai daerah termiskin di Indonesia.

“Hasil kajian BPS, kita (Maluku) masih diurutan 4 termiskin,” ungkap Seketaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, dalam sambutannya pada forum komunikasi publik RKPD, yang berlangsung di lantai tujuh, kantor Gubernur, Rabu (17/02).
Angka ini masih jauh dari daerah tetangga, yakni Maluku Utara. Yang mana merupakan pecahan dari negeri Para Raja-Raja ini sejak 4 Oktober 1999, kini jauh lebih maju yang berada pada urutan 8 diatas dari 34 provinsi.

“Artinya kalau rata-rata nasional 9,6 persen kurang lebih ada 10 provinsi dibawah itu. Termasuk Papua, Papua Barat, NTT. Sedangkan Maluku Utara peringkat 8 dari atas yang tidak miskin,” sebutnya.

Untuk pertumbuhan ekonomi, kata Kasrul, Maluku di diakhir tahun 2020 juga mengalami penurunan atau minus 0,92 persen, jika dibandingkan rata-rata nasional minus 1,6 persen. Begitu juga, inflasi tidak terlalu jauh 0,23 persen. “Terkait hal ini, pasti kita koreksi dalam RPJMD dalam konsultasi publik,” ucapnya.

Kasrul juga mengaku, sejak Maret 2020 hingga saat ini, Maluku masih diperhadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Hal ini berdampak terhadap pencapaian target perencanaan, penganggaran dalam sistim pembangunan di Maluku.

Tak hanya itu, berdampak juga pada semua aspek pembangunan, kesehatan, pendidikan, sosial, teristimewa ekonomi masyarakat. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan penanganan covid-19 akan terus dilakukan. Termasuk memastikan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi penerima di semua kabupaten/kota.

Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, Kasrul berharap, agar penyusunan RKPD dapat difokuskan pada kondisi aktual yang sedang dihadapi. Yaitu upaya pemulihan kesehatan, sosial dan ekonomi disaat pendemin Covid-19. Serta tetap dan dapat memberikan prioritas sesuai RPJMD Provinsi Maluku.

“Itu artinya dalam kondisi apapun kita harus konsukuen dengan RPJMD. Untuk itu, kita revisi atau koreksi indikator- indikatornya. Guna mendapat satu RKPD yang utuh lahir dari pemikiran bersama untuk menjawab kebutuhan di tahun 2022 nanti,” harapnya. (BTA)

Comment