by

Maluku Masuk Dalam Daftar Berkinerja Rendah

Maluku masuk lima provinsi di Indonesia yang berkinerja rendah. Hal itu sesuai rilis daftar daerah miskin inovasi alias kurang geliat, yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni, dalam rilisnya, menyebutkan, terdapat lima provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah. Yakni, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Maluku, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Gorontalo.
Kelima provinsi tersebut, katanya, masuk dalam kategori kurang inovatif, berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020.
Sedangkan, Kabupaten Buru, Aru, Seram Bagian Timur (SBT), masuk dalam 55 kabupaten dan kota di Indonesia, yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer).
Hasil penilaian ini disampaikan Fatoni, pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, yang dilakukan secara virtual, 16 Juni lalu.
Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya, dipicu oleh kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi.

“Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan,” terang Fatoni.
Dia menambahkan, bagi Pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah, diimbau untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni, mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan berbagai inovasi.
Di sisi lain, peran dan fungsi Litbang daerah harus diperkuat, untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.

“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu, tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tutur Fatoni.
Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah tersebut.
Penilaian indeks, katanya, diharapkan dapat memotivasi daerah, agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kemendagri, lanjutnya, selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah, guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tahun ini, tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” tandasnya.(RHM)

Comment