by

Maluku Tak Penuhi Kuota 220 Ribu BPUM

Ambon, BKA- Jatah atau kuota penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Maluku sebanyak 220 ribu. Dengan rincian, masing-masing kabupaten/kota harus mengusulkan sebanyak 20.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Namun sejak tahap pertama dibuka hingga sekarang, data yang diusulkan ke Pemerintah Pusat baru berkisar diatas angka 70 ribuan. Hal itu diungkap Kepala Dinas Koperasi Provinsi Maluku, M.N. Kilkoda, pada rapat koordinasi yang digelar bersama Komisi IV DPRD Maluku, Selasa (24/11).

Menurut dia, ada beberapa alasan sehingga tidak terpenuhinya target kuota yang dijatahkan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Maluku. Diantaranya, kondisi geografis, yakni, banyak masyarakat yang berdiam dipulau-pulau, minimnya sumber daya untuk menjangkau, jumlah pemilik UMKM yang tidak sebanding dengan kuota yang diberikan, serta kendala lain berupa birokrasi yang berbelit-belit.

“Nah, soal kendala pada sisi birokrasi ini, faktanya memang ada. Tapi jumlahnya hanya sedikit,” ujar Kilkoda.

Dari 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku, hanya Kota Ambon yang dapat memenuhi target. Sementara kabupaten/kota lainnya masih berada dibawah target.

Meski demikian, jumlah yang nantinya dikirim ke pusat itu belum tentu semuanya diakomodir, mengingat itu merupakan kewenangan pusat. “Kita sih berharap, 70 ribu yang dikirim, kembalinya juga 70 ribu,” kata Kilkoda.

Salah satu kabupaten yang minim mengirimkan data UMKM penerima BPUM, yakni, Kabupaten Kepulauan Aru. “Jumlah UMKM yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan BPUM dari Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 4 ribu, sementara kuota yang diberika sebanyak 20 ribu,” tutup Kilkoda.(RHM)

Comment