by

Mantan Kadinsos Buru Kembalikan Randis Rusak

beritakotaambon.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru kembali menyelamatkan aset pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, dari tangan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Buru, Jubair Surnia.

Namun sayang, aset Pemkab Buru berupa kendaraan dinas (randis) itu, diserahkan dalam keadan rusak.

Mobil dinas jenis Kijang Innova G tahun 2013, DE 1023 DM, dipakai mantan Kadinsos Buru hingga rusak.

“Iya betul, diserahkan dalam kondisi rusak blok mesinnya. Seharusnya Kadinsos bertanggung jawab dengan biaya pemeliharaannya dan menyerahkan mobil dalam keadaan baik,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (14/9).

Penyerahan aset daerah itu dilakukan langsung oleh Muhtadi selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), kepada Asisten III Setda Pemkab Buru, Mansur Mamulaty, di halaman kantor Kejari Buru.

Sebelum melakukan penyerahan aset tersebut, ungkap Muhtadi, sebelumnya Kajari Buru memperoleh Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, untuk melakukan penagihan aset kendaraan yang dikuasai oleh mantan Kadinsos Buru. “Ini merupakan mobil keempat telah berhasil diselamatkan dan diserahkan Jaksa ke Pemkab Buru,” ucap dia.

Jadi tindakan itu, katanya, bukan penyitaan aset daerah dari mantan pejabat. Namun merupakan penyelamatan aset yang dilakukan oleh Bidang Perdata Tata Usaha Negara (DATUN) Kejari Buru, sesuai surat kuasa yang diberikan Bupati Buru.

“Bukan disita, ini diselamatkan melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus dari Bupati kepada Kajari selaku JPN dan selanjutnya Kajari memberi Kuasa Substitusi kepada Kasi Datun untuk melakukan penagihan dan penyelamatan aset daerah,” terangnya.

Untuk saat, ini belum ada aset Pemkab Buru yang akan diselamatkan. Karena belum ada surat kuasa khusus yang diberikan Bupati Buru kepada Kajari Buru. Tetapi pihaknya tetap bersedia, jika ada surat yang dilayangkan Pemkab Buru kepada Kejari Buru.

“Belum ada lagi Surat Kuasa Khusus yang diserahkan oleh Bupati. Kami masih menunggu, apabila ada aset yang mau dimintakan untuk ditarik dari pihak ketiga, baru kami lakukan lagi,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kejari Buru itu menghimbau, agar pihak-pihak yang masih menguasai aset daerah, baik mobil, rumah, motor maupun aset lainnya, agar segera mengembalikan.

“Dan kepada masyarakat yang mengetahui penguasaan aset oleh pihak ketiga secara tidak sah, agar melaporkan ke Kejari Buru,” harapnya.

Dia menegaskan, apabila ada pihak-pihak yang tidak mengembalikan, akan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman penjaranya paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta denda paling sedikit Rp 100 juta,” pungkasnya (MSR)

Comment