by

Mantan Penjabat Desa Skikilale Mangkir

Ambon, BKA- Mantan Penjabat Desa Skikilale, berinisial SL mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru terkait pemeriksaan kasus dugaan korupai Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, tahun anggaran 2019.

Kepala Kejari (Kajari) Buru, Muhtadi mengatakan, pemeriksaan terhadap SL sebagai saksi dalam kasus tersebut, dan dijadwalkan pada Selasa kemarin bersama 4 saksi lainnya. Dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi tersebut oleh penyidik sejak pukul 12.00- 18.00 WIT.

“Untuk hari ini (kemarin) Desa Skikilale kita melakukan pemanggilan untuk 5 orang saksi. Namun dari 5 orang saksi yang kita panggil, hanya 4 orang hadir. Dan orang yakni mantan kepala desa (SL) tidak hadir tanpa keterangan,” kata Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (6/4).
Dikatakan, untuk empat orang saksi yang diperiksa itu yakni Bendahara Desa Skikilale berinisial AW, Sekertaris Desa Skikilale berinisial FT, Kasi Kesra berinisial DK dan Ketua BPD Skikilale berinisial ML.

“Jadi untuk bendahara ada lebih kurang 50 pertanyaan, sekertaris desa diberikan pertanyaan lebih kurang 50 pertanyaan. Kemudian Kasi Kesra 15 pertanyaan dan Ketua BPD Skikilale 15 pertanyaan. Pemeriksaan keseluruhan dari 12.00 sampai pukul 18.00 Wit sore tadi (kemarin),” ungkapnya.
Menurut Muhtadi, ADD dan DD Skikilale pada tahun anggaran 2019, ada kurang lebih Rp 2,2 miliar dan dugaan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 600 juta dalam kasus korupsi dimaksud.

“Satu Minggu yang lalu kita telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan ahli. Ahli ini melakukan pemeriksaan terhadap tiga item pekerjaan. Yang pertama rabat beton, pembangunan kantor desa dan yang ketiga talut penahan tanah. Jadi sudah ada hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli kontruksi,” beber Muhtadi.

Ketidak hadiran SL dalam pemeriksaan sebagai saksi, sebut orang nomor satu di Kejari Buru itu, akan menjadwalkan kembali pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Penjabat Desa Skikilale tersebut.
“Kita akan melakukan pemanggilan ulang untuk kepala desa, kita akan melakukan pemanggilan lagi dan akan diperiksa besok (hari ini). Jadi jika tiga kali dilakukan pemanggilan secara patut tidak hadir, kita akan lakukan upaya paksa. Tapi selama ini kepala desa kooperatif hanya untuk hari ini (Selasa) tidak hadir tanpa ada keterangan. Seandainya kepala desa ada hal-hal yang menguntungkan yang bersangkutan atau meringankan, silahkan disampaikan bukti-bukti itu,” paparnya.

Dia menambahkan, sudah 10 orang saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi merugikan keuangan negara puluhan juta itu.
“Untuk Desa Skikilale ini sejak ditingkatkan ke penyidikan pada 24 Maret, sudah 10 orang saksi yang sudah kita periksa. Termasuk toko-toko pembelanjaan barang. Kemudian dari pihak desa, ada sekertaris desa. Kemudian bendahara, kasi kesra dan ada ketua BPD termasuk pemeriksaan hari ini (kemarin),” tegasnya.

Ia juga membeberkan tiga modus yang dilakukan oknum dalam menyelewengkan DD/ADD Skikilale tahun anggaran 2019. Pertama ada kwitansi fiktif yang disodorkan sebagai bukti pertanggungjawaban. Namun anehnya tidak ada kegiatan. Sementara yang kedua, ada Mark up.

“Nilai barang tertulis di kuitansi lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dan ketiga, sama sekali tidak ada pertanggungjawaban. Kegiatannya memang tidak ada dan pertanggungjawabannya juga tidak ada. Kalau yang pertama itu, ada kwitansi fiktif seolah-olah ada kegiatan. Tetapi sebetulnya itu tidak ada. Nah kalau yang ketiga itu sama sekali tidak ada pertanggung jawabannya. Kegiatannya apa, juga tidak ada. Rekayasa kwiitansi dan lain-lain juga tidak ada,” imbuhnya.

Muhtadi mengaku, dari anggaran senilai Rp.600 juta yang diselewengkan, pihaknya telah menemukan kerugian lumayan besar dari modus operandi yang ketiga yaitu, yaitu ada pertanggungjawaban sama sekali.

“Jadi dana itu dipakai untuk apa, tidak ada keterangan sama sekali. Dananya dicairkan, tapi kegiatan di lapangan tidak ada. Bahkan tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Karena tidak dipakai untuk apa-apa,
misalnya untuk membangun desa Skikilale,” pungkasnya.

Diketahui, selain kasus dugaan tipikor Dana Desa Skikilale, Kejari Buru juga menangani beberapa kasus yang mana sebagiannya kini dalam proses penyidikan, dan siap ditetapkan tersangka. (MSR)

Comment