by

Mantan Penjabat Skikilale Ditetapkan Tersangka

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menetapkan mantan penjabat Kepala Desa Skikilale berinisial SL, sebagai tersangka dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru pada tahun 2019.
Kepala Kejari Buru, Muhtadi mengatakan, dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa untuk Desa Skikilale tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran Rp 2,2 miliar.

“Penyidik telah sampai pada kesimpulan dan melakukan penetapan terhadap tersangka. Tersangka ini berinisial SL merupakan PJ Kepala Desa Skikilale tahun 2019. Dikatakan PJ karena yang bersangkutan adalah PNS, yang kemudian diangkat pada bulan Februari 2019 selaku PJ kepala desa,” kata Muhtadi, saat konferensi pers, di Kantor Kejari Buru, Rabu (28/4).

Ia menyebutkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tahun 2019 jumlahnya Rp 2,2 miliar lebih. Dari anggaran itu, terjadi penyimpangan dan berdasarkan hasil perhitungan sementara pihaknya, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 740.943. 627.

“Jumlah kerugian keuangan negara ini terjadi dengan tiga modus yang pertama adalah mark-up harga. Jadi ada beberapa pembelanjaan barang yang nilainya di-up atau ditinggikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya,” beber dia.

“Kemudian yang kedua ada pembelajaran fiktif artinya ada kwitansi-kwitansi barang tidak ada. Yang ketiga adalah ada pertanggung jawabannya tidak ada. JAdi uangnya dicarikan sama sekali tidak ada pertanggung jawaban dan tidak ada kegiatan. Jumlah kerugian keuangan negara dari hasil perhitungan kita dengan ahli sebesar 740 juta lebih,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini Kejari Buru melibatkan ahli kontruksi dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan DD dan ADD, terkait tiga program pembangunan dalam Desa Skikilale di tahun 2019.

“Kita sedang melibatkan ahli kontruksi terkait tiga bangunan yakni bangunan kantor desa, rabat beton dan talut penahan tanah, terdapat kerugian keuangan negara 740 juta lebih,” tuturnya.

Menurutnya kerugian keuangan negara bisa bertambah setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan lampu jalan. Karena pihaknya belum menghitung berapa kerugian keuangan negara di pengadaan lampu jalan.

“Kerugian keuangan negara ini bisa bertambah karena tenyata desa itu ada pengadaan lampu jalan sejumlah 10 unit. Yang harga lampu itu 28 juta per unit. Dan itu belum kita hitung dan kita akan meminta bantuan ahli berapa harga sebenarnya di lampu ini dan Desa Skikilale ada 10 unit pengadaan lampu tahun 2019 dengan nilai 280 juta. Artinya satu lampu dengan nilai 28 juta dan berapa harga lampu itu yang layak tambah keuntungan bagi kontraktor secara wajar, nanti kita akan meminta bantuan dari ahli,” tandasnya.

Kata dia, dalam kasus dugaan penyimpangan DD tahun 2019, sudah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari bendahara Desa Skikilale berinisial AW dan Sekertaris Desa Skikilale berinisial FT.
“Untuk kasus Skikilale ini ada 30 juta, itu dari bendahara dan sekretaris desa. Jadi bendahara dan sekretaris desa ini diberi uang setelah membuat pertanggung jawaban. Jadi diberi uang dari kepala desa masing-masing 15 juta dan mereka sudah mengembalikan, karena itu diperoleh secara tidak sah,” ucap dia.

Dirinya juga menuturkan, tidak ada tersangka lain dalam kasus ini, selain Penjabat Kepala Desa Skikilale berinisial SL. Karena SL memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam pengelolaan dana desa.
“Iya, hanya PJ kepala desa saja, kenapa? karena berdasarkan permendagri PJ atau kepala desa ini memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan pengelolaan dana desa secara penuh. Jadi tanggung jawabnya ada di yang bersangkutan,” pungkasnya.
Muhtadi menambahkan, berdasarkan hasil investigasi tim penyidik Kejari Buru penjabat kepala desa yang melakukan sendiri pembelanjaan barang yang dilaksanakan pada tahun 2019.

“Dan hasil penelusuran kita pembelanjaan dilakukan oleh sendiri yang bersangkutan (SL) hanya beberapa item dia memerintahkan kepada sekdes dan bendahara desa, untuk melengkapi dengan kwitansi-kwitansi. Tapi seluruhnya pembelanjaan dan pengambilan uang itu dilakukan oleh PJ kepada desa,” pungkasnya.

Pada tahun 2019, lanjut dia, Desa Skikilale mendapatkan anggaran dana desa senilai Rp 2,2 miliar. Dana itu dicairkan dalam tiga tahap, dan berdasarkan hasil perhitungan sementara, jumlah kerugian keuangan negara Rp 749 juta lebih.

Atas perbuatan tersangka, SL dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan pidana penjara minimal 4 sampai 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. (MSR)

Comment