by

Mantan Sekda Buru Divonis 5 Tahun Penjara

Ambon, BKA- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis mantan Sekda Kabupaten Buru, Ahmad Assagaf, dengan pidana penjara selama lima tahun, Kamis (14/1).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ahmad Ukayat Cs, menyebutkan, terdakwa Ahmad Assagaf terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana terbukti melanggar pasal 3, Jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU tipikor sebagaimana dalam dakwaan subsider, dan memvonis terdakwa supaya dipenjara selama lima tahun. Serta denda sebesar Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan,” ungkap ketua majelis hakim, Ahmad Ukayat Cs, dalam sidang yang berlangsung secara virtual, yang diikuti JPU di Kejari Buru, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya di Rutan Kelas II A Ambon.

Selain pidana badan, hakim menghukum terdakwa agar mengganti seluruh uang pengganti berjumlah Rp 9 miliar lebih. Jika dalam jangka satu bulan terdakwa belum juga menggantikan uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita untuk dilelang menggantikan uang pengganti. Akan tetapi jika terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan kurungan penjara selama dua tahun.

Sementara itu, untuk terdakwa mantan Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, yang sudah meninggal dunia beberapa hari lalu karena sakit, majelis hakim memutuskan, perkara tersebut secara resmi gugur demi hukum.

“Menyatakan terdakwa Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, resmi gugur demi hukum, dengan pertimbangan karena yang bersangkutan telah meinggal dunia,” tandas ketua majelis hakim dalam amar putusannya.

Sebelumnya, kedua terdakwa ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buru dan Kejati Maluku, dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Keduanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah, untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

JPU juga menghukum terdakwa Mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf, supaya membayar uang pengganti sebesar Rp 11.328.487.705, dengan ketentuan, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda disita dan dilelang untuk menggantikan kerugian negara. Akan tetapi, jika terdakwa tidak memiliki harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3,6 Tahun penjara. Serta menyatakan terdakwa agar membayar denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

“Sedangkan untuk terdakwa Bendahara Setda Buru, La Joni Ali, tidak dibebabankan untuk membayar uang pengganti. Dia hanya dijatuhi hukuman tambahan berupa denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan,” ungkap JPU, dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (4/1).

Sebelumnya, JPU menyatakan, perbutan tipikor yang dilakukan kedua terdakwa dalam kasus ini, yakni, melakukan belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Misalnya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 180. 188.705, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 2.400.000. Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp 2.516.1114.000, belanja sewa sarana mobilitas senilai Rp 4.558.4000, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 4.037. 725.000. Selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp 33.660.000.

Dari total dana tersebut, ditemukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp 11.328.487.705. (SAD).

Comment