by

Marak Jasa Fintech, Satgas Investasi Gencar Lakukan Cyber Patrol

Ambon, BKA- Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Roni Nazra, mengungkapkan, saat ini tengah marak jasa Fintech Lending dan Penawaran Ivestasi Ilegal dalam hal ini pinjaman online, di tengah masyarakat.

Agar tidak menimbulkan keresahan, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga, melakukan patroli siber (cyber patrol), sebagai upaya penindakan terhadap fintech peer to peer lending ilegal maupun penawaran investasi dari entitas yang tidak berizin.

“Seperti yang terjadi saat ini, penawaran dilakukan melalui media sosial. Bahkan saat ini melalui pesan singkat, yakni, SMS disertakan link dari para penyedia jasa pinjaman online yang ilegal,” kata Roni, kepada Beritakota Ambon saat ditemui usai kegiatan media gathering, baru-baru ini.

Terkait data perusahaan Fintech Lending yang berizin dan terdaftar di OJK per 7 Desember 2020, ungkapnya, sebanyak 152 perusahaan. “Untuk data peminjam sampai dengan September 2020 di Provinsi Maluku, ada sebanyak 32.039 peminjam (borrower). Sementara untuk pemberi pinjaman (lender) sebanyak 817. Peran OJK hanya mengawasi fintech yang terdaftar dan berizin dari OJK. Yang tidak terdaftar dan meresahkan masyarakat, akan ditanggapi oleh Satgas Waspada Investasi maupun Ditreskrimsus di daerah masing-masing,” jelasnya.

Dari 152 perusahaan itu, lanjut Roni, ada dua penyelenggara fintech lending yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftarnya, yaitu, PT Danakoo Mitra Artha serta PT Glotech Prima Vista.

“OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, sesuai keterangan dari Ketua SWI, mereka melakukan patrol siber rutin yang frekuensinya terus ditingkatkan, sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Pada Oktober lalu, Satgas menemukan dan memblokir 206 fintech lending ilegal dan 154 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, serta dan berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2020, Satgas SWI telah menghentikan sebanyak 2.923 fintech lending ilegal serta 154 entitas yang menawarkan investasi ilegal, yang terdiri dari 114 Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, 2 koperasi tanpa izin, 6 aset kripto tanpa izin, 8 money game tanpa izin, 3 kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin; dan 21 kegiatan lainnya.(KJH)

Comment