by

Marga Bothmir Gugat Lanudal di PN Dobo

Ambon, BKA-Sengketa lahan milik marga Bothmir yang akan dibangun Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Aru di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru berujung ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas III Dobo.

Pernyataan ini disampaikan, Samuel Waileruny selaku Kuasa Hukum marga Bothmir (Pemilik hak adat petuanan) dari Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan dalam acara konferensi pers lewat video call di Dobo, Kamis (22/4).

Dalam keterangan persnya, Waileruny mengatakan, konferensi pers itu dilaksanakan agar diketahui publik, sekaligus menjadi spirit bagi perjuangan marga Bothmir terhadap hak-hak tanah adat mereka yang dilangar oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara.

“Ya, saya harap, ketika pemberitaan sengketa lahan Lanal Aru dipublikasikan maka, ada dukungan doa dari basudara di Aru terhadap perjuangan marga Bothmir dalam menghadapi kasus ini. Dan negara juga harus tahu, bahwa hak-hak tanah adat masyarakat itu harus dilindungi. Hukum adat dijamin negara,” ucap Weilaruny.

Kata Waileruny, bahwa TNI-AL masuk di Desa Marafenfen di wilayah petuanan adat Marga Bothmir pada tahun 1991. Kemudian Agraria menerbitkan sertifikat hak pakai kepada TNl-AL pada tahun 1992 dalam wilayah seluas 689 hektar tanah.

Sertifikat itu diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku waktu itu (tahun 1992). Setelah TNl-AL masuk, maka masyarakat Marfenfen khususnya Marga Bothmir terus menerus berjuang. Perjuangan mereka mulai dari tahun 1993 silam di Jakarta.

Namun perjuangan mereka belum ada hasilnya. Akhirnya mereka menyurat Komnas HAM untuk membantu menyelesaikan apa yang menjadi hak wilayah petuanan adat mereka.
“Tanah adat marga Bothmir ini sudah lama disengketakan. Namun hingga kini mereka belum berhasil mendapatkan tanah adat mereka kembali,” terangnya

Diakuinya, Komnas HAM pun merespon dengan menyurat ke TNl-AL, kemudian TNI-AL membalas surat Komnas HAM tanggal 07 November tahun 2016 dengan melampirkan surat-surat, seakan-akan mereka memperoleh tanah itu dengan prosedur yang sah.
Tetapi berdasarkan data yang diberikan oleh TNl-AL saat itu, seteIah mereka melakukan kajian, ternyata ditemukan bahwa proses tersebut dilakukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dugaan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Pasalnya, di dalam lampiran surat TNI-AL kepada Komnas HAM itu, ada daftar nama-nama yang ikut dalam pertemuan tahun 1991, seakan-akan mereka hadir untuk penyerahan tanah itu kepada TNI-AL. Padahal, nama-nama tersebut orangnya tidak ada.

“Ini kan sangat luar biasa. Ini perbuatan melawan hukum. Masa kan ada nama orangnya sakit ingatan sejak lahir, anak dibawah umur dan bahkan nama orang yang tidak berada di Desa Marfenfen pada waktu itu, karena sudah merantau keluar daerah sejak tahun 60-an. Aneh sekali kan,” bebernya
Dia menegaskan, kalau ditinjau dalam KUHP, maka ada unsur penipuan dengan memalsukan dokumen untuk memonopoli lahan adat masyarakat. Dan jika berbicara tentang pidana, berarti orientasinya pada siapa melakukan apa, dimana, dan kapan.

Olehnya itu, lanjut dia, sesuai data tersebut, maka ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu, Surat Keputusan Gubemur sebagai dasar untuk penerbitan hak pakai tanah seluas 650 hektar. Namun, ternyata dalam sertifikat hak pakai oleh TNI-AL itu luasnya lebih yakni seluas 689 hektar.

“Itu berarti, sertifkat hak pakai itu tidak punya Iandasan yuridis pada keputusan gubernur. Itu yang menjadi permasalahannya. Dengan demikian setelah kami melakukan kajian IaIu kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Dobo, kami punya pertimbangan seperti ini,” pungkasnya.
Dia menambahkan, sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tidak dihadiri oleh pihak tergugat dalam hal ini, pihak TNI-AL, Agraria dan Gubernur Maluku.
“Jadi sidang perdana sudah kita gelar dengan agenda dengar keterangan saksi. Tapi pihak tergugat dalam hal ini pihak TNI-AL, Agraria dan Gubernur Maluku tidak hadir dalam sidang perdana tersebut. Sehingga kita tunggu sidang kedua yang rencananya akan di gelar di Pengadilan Negeri Dobo tanggal 28 April 2021 mendatang,” tutup Waileruny. (WAL)

Comment