by

Massa Ancam Blokir Ruang Kerja Pjs Bupati SBT

Ambon, BKA- Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Pemuda Peduli Demokrasi, menggelar demo di depan Kantor Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Kamis (5/11).

Mereka mengancam akan memblokir ruang kerja Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, dan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur, kalau tidak segera membatalkan enam SK pergantian lima caretaker kepala desa di Kecamatan Bula, Bula Barat dan Teluk Waru, yang telah dikukuhkan pada 2 November lalu.

Pembatalan pengukuhan terhadap kelima caretaker kepala desa tersebut harus dilakukan, karena sebelumnya Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, telah menandatangani SK pengangkatan caretaker tertanggal 2 September, yang kemudian diberlakukan pada tanggal 18 Oktober tahun 2020.


Hampir dua jam para pendemo melakukan orasi secara bergantian, baru Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, didampingi Sekda SBT, Syarif Makmur, keluar menemui pendemo.

Salah satu orator, Rusdi Rumata, dalam orasinya, meminta agar enam SK Penjabat Kepala Desa yang telah dikukuhkan, agar segera dicabut dalam tempo 2 kali 24 jam.

“Jika tidak ada pembatalan terhadap enam SK Penjabat Kepala Desa tersebut, maka kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan kekuatan masa yang lebih besar,” tegas Rumata.

Ketua KNPI Kabupaten SBT ini berjanji, jika tidak dilakukan pembatalan terhadap enam SK tersebut, maka dia akan memimpin massa untuk memblokir ruang kerja Sekda dan Pjs Bupati.

“Sekda SBT sengaja melakukan pergantian terhadap kepala desa yang sudah diangkat oleh Bupati Abdul Mukti Keliobas, untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat SBT menjelang Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang,” tandasnya.

Sedangkan orator lainnya,Tamrin Rumalesin, menilai, setiap pernyataan dan keputusan yang dilakukan Sekda SBT, merupakan konspirasi yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan menjelang pemilihan kepala daerah di SBT. “Kami yakin, bahwa seorang Sekertaris Daerah, Drs Syarif Makmur, memiliki kepentingan politik dan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon,” ucap Rumalesin.

Atas pembatalan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas, Rumalesin meminta, Pjs Bupati dan Sekda untuk memperlihatkan kepada publik terkait dengan surat tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kami meminta kepada Pjs Bupati dan Sekda untuk menunjukan surat dari Kementrian Dalam Negeri terkait pembatalan SK caretaker kepala desa yang di keluarkan oleh Bupati Abdul Mukti keliobas dan penerbitan SK pergantian oleh Pjs Bupati dan Sekda,” katanya.

Atas tuntutan pendemo, Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, menjelaskan, terkait pembatalan atas SK Bupati Abdul Mukti keliobas, pihaknya akan meninjau kembali. “Kita tinjau kembali. Dan apabila ditemukan adanya cacat hukum, maka kita akan membatalkan SK tersebut,” ucap Hadi, dihadapan pendemo.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku ini juga menyampaikan, soal statement yang disampaikan Sekda untuk mencopot tiga camat dari jabatannya itu, butuh proses. “Nanti kita periksa ketiga camat terlebih dahulu. Dan apabila memenuhi dan terdapat unsur pelanggaran, maka kita akan memberikan sanksi sesuai aturan,” jelasnya.

Sementara itu, Soal kebenaran SK, Kepala Bagian Hukum Pemkab SBT, Mochtar Ramadan, mengakui, SK yang di keluarkan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas terkait penetapan caretaker di lima desa pada tanggal 2 September 2020 lalu sudah melalui jalur yang benar dan sesuai prosedur. Dan SK pembatalan yang dilakukan Pjs Bupati Hadi Sulaiman tidak sesuai prosedur.

“Dan saya sudah sampaikan, bahkan mengingatkan, bahwa itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namum sekertaris daerah mengatakan, bahwa saya yang bertanggung jawab atas itu,” tandas Rumadan, meniru sikap tegas Sekda SBt saat itu.

Atas penjelasan Kabag Hukum didepan pendemo, Rusdi Rumata, menyimpulkan, SK yang dikeluarkan Bupati Abdul Mukti Keliobas adalah sah. Sementara SK pembatalan yang di keluarkan oleh Pjs Bupati adalah bodong.

“Kami sudah mendengar penyampaian Kabag Hukum. Dan kami menarik kesimpulan, bahwa SK Bupati Abdul Mukti keliobas adalah sah dan SK pembatalan oleh Pjs Bupati adalah bodong,” pungkasnya.(LAN/BKA-2)

Comment