by

Masyarakat Adat Marafenfen Minta Keadilan

beritakotaambon.com – Masyarakat adat Desa Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kelas III Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu (15/9).

Aksi yang dilakukan masyarakat adat Marafenfen di PN Dobo, untuk meminta keadilan terhadap hak ulayat mereka seluas 689 hektare yang di kuasai Lanudal Aru sejak tahun 1991 lalu.

Pantauan BeritaKota Ambon di PN Dobo, beberapa spanduk dipampang masyarakat terpampang masyarakat adat Marafenfen. Ada yang bertulisakan, agar tanah adat mereka dikembalikan.

Dalam aksinya, masyarakat melakukan orasi secara bergantian. Intinya, mereka menuntut keadilan ke PN Ambon Dobo, yang menyidangkan kasus perdata hak ulayat masyarakat Marafenfen.

Mereka mengtakan, lahan yang diperkarakan pad kasus itu merupakan hak ulayat Desa Marafenfen. Bukan tanah milik negara.

Jika PN Dobo memenangkan tergugat, dalam hal ini Lanudal, Gubernur Maluku dan Kementerian Agraria RI, maka mereka berjanji akan menggelar aksi secara besar-besaran. Bukan hanya dilakukan di Dobo, tapi aksi demo juga akan dilakukan di Kota Ambon dan Jakarta.

“Kami akan terus melawan, apabila PN Dobo mengetuk palu untuk memenangkan para tergugat,” teriak salah satu orator.

Baca juga:
DPRD Minta Vaksinasi Tak Hambat PTM

Ketiga aksi masih berlangsung, muncul Kepala PN Dobo, H. Zainuddin, di tengah-tengah masa pendemo. Dia yang hendak masuk ke PN Dobo, langsung dihadang massa.

Tidak ada tindakan anarkis oleh masyarakat. Tangan kirinya hanya dipasang kain merah oleh salah satu perempuan Aru (Kodar Aru), Lenora Orun, yang hadir dalam aksi tersebut.

Tujuan pemasangan kain merah itu agar Kepala PN Dobo turut melihat perjuangan masyarakat adat Desa Marafenfen, yang sementara melawan negara untuk memperjuangkan hak-hak ulayat mereka.

Diberitakan sebelumnya, marga Bothmir memperkarakan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Aru di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, di Pengadilan Negeri Kelas III Dobo.

Kuasa hukum marga Bothmir (Pemilik hak adat petuanan) dari Desa Marfenfen, Samuel Waileruny, pada konferensi pers beberapa waktu lalu, mengatakan, TNI AL masuk di Desa Marafenfen di wilayah petuanan adat marga Bothmir itu pada tahun 1991. Kemudian Agraria menerbitkan sertifikat hak pakai kepada TNl AL pada tahun 1992 seluas 689 hektare tanah.

Sertifikat itu diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku waktu itu (Tahun 1992). Setelah TNl AL masuk, maka masyarakat Marafenfen, khususnya marga Bothmir, terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak ulayat mereka.

Perjuangan itu mereka lakukan sejak 1993 silam di Jakarta. Namun perjuangan itu tidak kunjung menuai hasil. Akhirnya mereka menyurati Komnas HAM, meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah hak wilayah petuanan adat mereka.

“Tanah adat marga Bothmir ini sudah lama disengketakan. Namun hingga kini, mereka belum berhasil mendapatkan tanah adat mereka kembali,” tandas Waileruny.(WAL)

Comment