by

Masyarakat Kian Tolak Penyaluran ADD dan DD 2020

Ambon BKA- Masyarakat Negeri Kian, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sepakat menolak penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020.

Sikap penolakan itu diambil masyarakat pada rapat yang digelar disalah satu rumah warga setempat, Sabtu (7/11). “Sikap ini untuk merespon penyalahguaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kian, Abdul Razak Weul Artafella,” ucap Usman Rumadaul, dalam rilisnya yang diterima media ini pada Minggu (8/21).

Menurut Rumadaul, masyarakat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT yang dinilai lambat dalam menindaklanjuti tuntutan mereka, yang disampaikan saat melakukan aksi di dpan Kantor Bupati dan DPRD SBT, beberapa waktu lalu.

Belum lagi, lanjut Rumadaul, persoalan adanya perintah Kepala Pemerintah Negeri Kian, Abdul Razak Weaul Artafela, yang meminta Kaur Kemasyarakatan, Abdul Gani Rumadaul, untuk melakukan pendataan secara diam-diam guna penyaluran dana yang telah dicairkan tersebut.

“Lalu-lalang dan naik turun rumah ambil nama. Cara ini memicu pertentangan hebat dari warga. Alhasil, Kepala BPN, Jafar Keliandan, mengadakan musyawarah untuk mengusut urusan tersembunyi ini,” kata Rumadaul.

Dari hasil musyawarah itu, masyarakat lantas menanyakan total jumlah bukti fisik uang anggaran desa ADD dan DD tahun 2020 kepada Bendahara Desa Kian, Abdul Hadi Keliandan.

Saat itu, masyarakat tidak puas dengan jawaban bendahara desa, yang dinilai tidak akuntabilitas dan tidak terbuka dalam menjawab pentanyaan masyarakat.

Rumadaul menjelaskan, dana yang hendak realisasikan untuk penanganan Covid-19 dari pusat, tidak dijelaskan sumber dana dan pengalokasian dana atau nominal uang. Padahal dana Covid-19 sudah dua kali pencairan dan mau direalisasikan.

“Muncul kecurigan masyarakat. Sebab meminta penjelasan sesuai UU No 6 Tahun 2014, pasal 24 Poin d, tentang keterbukaan alias transparan itu dipatuhi oleh bendahara desa setempat,” ucapnya.

Menurut dia, kalau itu dana Covid-19, kenapa harus melakukan pendataan secara diam-diam, dari rumah ke rumah meminta tanda tangan.

Untuk itu, secara tegas masyarakat menolak realisai ADD dan DD atau bentuk bantuan lain, sepanjang persoalan atau tuntutan mereka terhadap Kepala Pemerintah Negeri Kian, Abdul Razak Weaul Artafela, belum tuntas.

“Dengan tegas kami (masyarakat) menolak, tidak boleh sepersen pun Anggaran Desa DD dan ADD yang direalisasikan dalam bentuk barang dan uang, ketika proses masalah kami belum tuntas,” pungkas Rumadaul. (BKA-2)

Comment