by

Masyarakat Sabuai Minta Keadilan

Ambon, BKA- Puluhan masyarakat adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), meminta keadilan di Kantor kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Selasa (26/1).

Permintaan keadilan yang disampaikan masyarakat negeri Sabuai lewat orasi itu, terkait penanganan kasus illegal loging yang terjadi di desa mereka pada 2020 lalu, yang ditangani tim penyidik GAKKUM KLHK Wilayah Maluku dan Papua. Terutama mengenai kejelasan status hukum pimpinan CV Sumber Berkat Makmur, Imanuel Quederusman.

“Kami minta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dapat menyikapi kasus ini dengan serius, karena pimpinan CV Sumber Berkat Makmur, Imanuel Quederusman, sendiri pernah mengakui kesalahannya di depan pertemuan bersama DPRD Maluku, kalau dirinya telah melakukan kesahalan besar, dengan melakukan penyerobotan hutan adat di Negeri Sabuai. Kemudian dia juga mengakui semua kejahatan yang dilakukan dan telah dituangkan dalam surat pernyataan,” ungkap korlap aksi itu, Stefanus Ahwalam, dalam orasinya.


Jika memang hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum, dia menuding, sudah tentu telah terjadi konspirasi dalam pengusutan kasus ini. Sebab masyarakat Sabuai merasa hak-hak mereka dikebiri. Namun faktanya, malah mereka yang menjadi korban dari pelaku-pelaku kejahatan disana. Dan hal ini dilakukan oleh penegak hukum.

“Ibarat orang pencuri di dalam rumah. Pencuri lolos, sedangkan yang menjadi tahanan malah tuan rumah sendiri. Ini memang jelas terjadi dalam kasus ini. Parahnya lagi, pada kasus ini, tim GAKKUM KLHK Wilayah Maluku dan Papua, menetapakan pimpinan CV Sumber Berkat Makmur, Imanuel Quederusman, sebagai tersangka pengrusakan hutan, namun kini yang bersangkutan sudah bebas demi hukum, karena berkas perkara yang bersangkutan tidak cepat dilengkapi penyidik GAKKUM. Pertanyaannya, ini ada apa, sehingga dia bisa bebas? Memangnya bukti-bukti tidak jelas. Malah dia sendiri sudah mengakui semua perbuatan yang ia lakukan kok,” sebut Ahwalam.

Untuk itu, masyarakat adat Negeri Sabuai minta kejelasan status hukum terhadap pimpinan CV Sumber Berkat Makmur, Imanuel Quederusman alias Yongki. Sebab sampai kini status hukumnya tidak jelas, padahal dia sudah dijadikan sebagai tersangka.

“Penyidik GAKKUM KLHK menganggap bahwa berkas perkara ini sudah lengkap, kemudian dilimpah ke Kejaksaan. Sementara kejaksaan menganggap berkas perkara ini belum lengkap dan dikembalikan. Dan ini bolak balik terus berkas perkara ini. Kemudian, apa yang menyebabkan sehingga berkas perkara ini tidak lengkap, paling tidak harus ada kejelasan. Makanya kita demo saat ini,” teriaknya.


Bukan saja status hukum tersangka pimpinan CV Sumber Berkat Makmur yang tidak jelas, tapi barang bukti yang disita juga berkurang. Yakni, barang bukti yang disita penyidik ada sebanyak 100 kayu balok berukuran bulat, namun yang terjadi di lapangan hanya tinggal 50 kayu.

“Maka kita pertanyakan, 50 lembar kayu ini lari kemana? Siapa yang angkat. Padahal kayu itu sedang di police line sebagai barang bukti,” katanya.

Yang aneh, terkait kasus pengrusakan alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur yang dilakukan masyarakat Sabuai, penyidik menetapkan dua tersangka warga Sabuai.

“Ini juga menjadi pertanyaan penting. Karena petuanan mereka itu dirusaki oleh CV Sumber Berkat Makmur, tapi mereka yang dijadikan tersangka. Mereka hanya rusaki kaca spion pada alat berat itu. Karena awalnya itu, mereka melakukan pemalangan di lokasi CV Sumber Berkat Makmur, namun hal itu dirusaki pihak CV itu. Kemudian mereka melakukan pemalangan dengan membentengkan sasi adat. Namun tetap dirusaki pihak CV Sumber Berkat Makmur. Padahal jelas, ketika masyarakat melakukan peninjauan terhadap lokasi, jelas kalau ada kegiatan illegal logging disitu. Dan secara spontan mereka merusaki alat berat. Namun itu hanya kaca spion mobil. Makanya hari ini kita merasa tidak adil, karena seharusnya masyarakat itu menjadi korban tindak pidana, bukan merupakan pelaku tindak pidana,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjut dia, dalam orasi demo yang dilakukan saat ini, Kejaksaan Tinggi Maluku harus berkoordinasi dengan Kejari SBT untuk lebih jelih dan bijaksana dalam melihat kasus ini.

“Intinya kita minta agar dua warga Sabuai itu dibebaskan,” tukasnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang menemui pendemo, mengatakan, untuk informasi penanganan kasus itu, Kajati Maluku telah berkoordinasi dengan Kejari SBT, untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut ke penyidik.

“Jadi pimpinan juga sudah koordinasi ke Kejari SBT, bahwa Kejari SBT diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyidik GAKKUM untuk melihat proses kasus ini, sebagaimana yang diharapkan para pendemo,” pungkas Sapulette.(SAD).

Comment