by

Maularak: Bukan Soal Sesuai Prosedur, Tapi Soal Keselamatan Warga

Terkait Tampang Tembaga PT BKP-BTR

beritakotaambon.com – Pernyataan Senior Manager External Affairs BKP-BTR, Dicky Murod, beberapa waktu lalu, yang menyatakan kalau proses peledakan atau blasting dalam penambangan tembaga di lokasi tambang II di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, sudah sesuai prosedur, ditanggapi salah satu tokoh pemuda Wetar, Kilyon Maularak.

Maularak mengungkapkan, masalah proses peledakan itu sudah sesuai prosedur atau aturan, bukan hal yang dipersoalkan. Tapi soal keselamatan dan kepentingan warga Wetar kesedepan.

Sebab, katanya, lokasi penambangan kedua yang saat ini digarap PT BKP-BTR sangatlah mengancam kelangsungan hidup masyarakat Wetar.

“Pernyataan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Artinya, dalam proses blasting itu silakan anda telah mengikuti SOP atau aturan-aturan lainnya. Seperti apa, itu bukan urusan saya. Tetapi yang saya maksud adalah soal keselamatan rakyat, terkait dengan makin menipisnya tebingan disekitar lokasi blasting. Karena bagian bawah tebing adalah jalan umum, yang menjadi satu-satunya akses masyarakat, yakni jalan trans Ilwaki-Lurang,” tegasnya.

Baca juga: Himapel Pertanyakan Data Kemiskinan Ekstrim KKT

Yang menjadi tuntutan masyarakat, kata Maularak, solusi dari dampak blasting bagi masyarakat Wetar kedepan.

Pihak PT BKP, lanjutnya, jangan hanya mengutamakan keuntungan, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan diterima masyarakat pasca penambangan itu.

“Kita membutuhkan solusi akurat dari pihak perusahaan, terhadap dampak blasting yang dilakukan, khususnya pada lokasi kedua. Karena lokasi penambangan yang kedua, jaraknya terlalu dekat dengan satu-satunya akses jalan utama warga. Jika terus menerus dilakukan penambangan, maka dipastikan kondisi tebing akan semakin menipis, sehingga dapat beresiko bagi masyrakat yang setiap hari menggunakan akses jalan yang berada dekat dengan lokasi penambangan itu,” ucapnya.

Menurutnya, proses blasting sudah seharusnya dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Tapi apakah perusahaan mempertimbangkan dampak yang akan diterima masyarakat sepuluh atau dua puluh tahun kedepan.

Baca juga:
Smart City Ambon Jadi Tantangan Terberat
Baca juga: Babinsa Bantu Warga Lakukan Pengecoran Gedung Serbaguna

Jika perusahan terus memaksakan untuk melalukan penambangan, katanya, maka bukan hanya sepuluh tahun kedepan. Tetapi jika kondisi tebing terus menipis, dan jika terjadi curah hujan yang tinggi atau terjadi gempa, kemungkinan bisa terjadi longsor.

Untuk itu, yang dibutuhkan masyarakat, katanya, solusi yang ditawarkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi resiko itu.

“Yang menjadi harapan kita adalah solusi apa yang diberikan kepada masyarakat. Entah itu lewat pemerintah daerah atau pemerintah provinsi terkait kondisi tebing yang begitu dekat dengan jalan trans Ilwaki-Lurang. Mungkin saja solusinya bisa berupa dibukanya akses jalan baru atau meratakan gunung itu, agar mencegah terjadinya longsor. Seperti apa yang dijelaskan pihak perusahaan melalui Dicky Murod selaku senior Manager External Affairs BKP-BTR, bahwa dalam proses blasting juga diawasi oleh pihak kepolisan, itu benar adanya. Tetapi apa dirinya bisa menjamin, bahwa selama proses blasting tidak akan terjadi sesuatu yang beresiko bagi masyarakat,” paparnya.

Ketika terjadi hal buruk, seperti putusnya akses jalan akibat longsor, katanya, apakah perusahaan siap bertanggung jawab? Jika hal ini terjadi, bukan hanya masyarakat Ilwaki dan Lurang yang mendapat masalah, tetapi seluruh masyrakat Wetar. Apalagi selama ini, PT BKP berdiri bukan mengatasnamakan masyarakat Ilwaki-lurang, melainkan masyarakat Wetar, sehingga pihak perusahaan jangan hanya melihat kepentingan sekelompok orang, tetapi kepentingan seluruh masyrakat Wetar.

“Jika mereka katakan bahwa penambangan yang dilakukan telah disepakati oleh masyarakat, itu hanya masyarakat Ilwaki-Lurang sebagai pemilik hak ulayat. Tetapi bukan dari seluruh masyarakat Wetar. Sehinga jangan lupa, bawa ketika terjadi dampak-dampak lingkungan maupun dampak lain terhadap ekonomi dan sosial pada masyarakat, itu berdampak luas. Bukan hanya untuk kedua masyrakat tersebut. Jika permintaan ini tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan, maka saya pastikan akan melakukan aksi besar-besaran untuk menghadang aktivitas penambangan PT BKP,” tandas Maularak.

Sebelumnya, Senior Manager External Affairs BKP-BTR, Dicky Murod, dalam rilisnya kepada media ini, Sabtu (15/10), menegaskan, kegiatan peledakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Wasendak) Kepolisian RI, serta sesuai Standar Internasional ISO 45000 mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Dalam pelaksanaan peledakan, BKP selalu mengutamakan keselamatan karyawan dan masyarakat di sekitar lokasi. Termasuk pemberitahuan jadwal pelaksanaan bagi masyarakat sebelumnya,” sebut Dicky.

Baca juga:
Identitas Pemilik Ratusan Karung Karbon dan CN Diketahui

Ia mengaku, ada peringatan sebelum dilakukan peledakan. Termasuk memastikan tidak ada orang dalam jarak 500 meter dari lokasi peledakan. Dan apabila ada keberatan dari masyarakat terhadap jadwal peledakan, maka perusahaan akan melakukan penyesuaian jadwal berdasarkan konsultasi dengan masyarakat.

“Karena ada bagian jalan nasional antara Desa Lurang dan Desa Ilwaki sekitar 500 meter dari lokasi peledakan, maka demi keamanan masyarakat dengan berkordinasi bersama aparat TNI-Polri setempat melakukan tindakan pengamanan dengan penutupan jalan sementara, selama kurang lebih 20 menit,” tuturnya.

Ia menambahkan, BKP selalu mengutamakan keselamatan karyawan dan masyarakat dengan menerapkan standar yang tinggi. Sejak Januari 2018, BKP sudah mencapai lebih dari 13 juta jam kerja tanpa Lost Time Injury atau insiden yang menyebabkan terhentinya kegiatan.(GEM/RHM)

Comment