by

Merasa Ditipu, Betty Pattikayhatu Diadukan ke DPRD

Ambon, BKA- Sejumlah konsumen program subsidi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dari Kementerian PUPR RI yang dikelola Direktur Utama PT Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikayhatu, datang mengadu ke DPRD Kota Ambon, Rabu (28/4). Sebab, sudah 4 tahun tidak ada kejelasan soal rumah kredit tersebut.

Ada 9 konsumen yang mewakili ribuan konsumen program 1 juta rumah dari Presiden Jokowi itu. Mereka kemudian diterima Komisi III DPRD Kota Ambon. Dalam pertemuan tersebut, para konsumen ini menyampaikan kekecewaan terhadap Dirut PT Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikayhatu selaku pengembang.

Dimana, ada sekitar 200 konsumen yang sudah membayar sebagian uang untuk bisa menempati rumah kredit yang berlokasi di kawasan Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon itu. Namun belum ada kejelasan soal kapan rumah kredit tersebut bisa ditempati.

Salah satu konsumen, Roger Taberima mengaku, kedatangan mereka mewakili 2.000 lebih konsumen lainnya untuk meminta kejelasan pihak pengembang terhadap program rumah KPR yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu. Yang mana sudah 4 tahun (2017-2021) tidak mendapat kejelasan dari pihak pengembang, soal kapan perumahan yang telah selesai dibangun sejak tahun 2018 itu bisa ditempati.

“Ada sekitar 2.000 lebih konsumen. Dan 4 tahun perumahan ini tidak bisa kita tempati. Kita sudah cari Betty untuk minta bertanggungjawab. Namun Betty bilang itu bukan urusannya. Katanya itu urusan BRI. Jadi kita merasa diputar-putar (diulur-ulur). Dengan itu kita ke DPRD untuk mengadukan hal ini dan meminta DPRD, agar menghadirkan Betty serta pihak-pihak terkait untuk menjelaskan,” pinta Roger.
Diakuinya, semua proses transaksi pembayaran awal atas perumahan itu, diserahkan langsung kepada Betty Pattikayhatu selaku pihak pengembang program subsidi KPR tersebut. Dan jika para konsumen diminta untuk mempersoalkan masalah tersebut ke pihak BRI, maka keliru.
“Dua hari kemarin kita pertemuan dengan salah satu staf yang juga kakak dari ibu Betty. Dia katakan, dia bahwa nanti ibu Betty datang (dari Jakarta), baru kita pertemuan ulang. Sebenarnya kita pengen tahu dulu apa kendalanya. Karena sekarang rumah yang sudah jadi itu sekitar 600 lebih, dan yang sudah bayar 18-20 juta sekian itu, ada sekitar 200 orang lebih,” sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam proses pembelian rumah itu, konsumen diminta membayar DP sebesar 1 persen dari total harga rumah, yaitu sekitar Rp 1.410.000. Tetapi dalam perjalanan, ada permintaan lagi dari pengembang (Betty Pattuikayhatu). Bahwa untuk kepengurusan sertifikat tanah dan sebagainya, maka sekitar 200 orang lebih itu kemudian menyetor hingga mencapai Rp. 18-20 juta. Namun tidak ada kejelasan soal kapan rumah tersebut ditempati.

“Dia minta untuk sertifikat katanya 9 juta lebih, kemudian air 7 juta lebih dan sebagainya. Sehingga total mencapai 18 sampai 20 juta lebih yang telah disetorkan ke Betty,” beber Roger.
Dirinya juga mengaku, yang telah menyetor uang sebesar Rp. 20 juta ke Betty Pattikayharu itu,ada sekitar 200 orang lebih. Dan seluruhnya diterima langsung oleh Betty.

“Kita selama ini tidak pernah berurusan dengan pihak bank. Kita langsung dengan ibu Betty. Kita dengan bank itu hanya buka rekening. Sekarang yang subsidi pemerintah ini yang kita tahu itu sudah ditutup. Karena pihak bank bilang sudah ditutup, karena 6 bulan tidak ada transaksi apapun dari rekening itu,” tuturnya.

Menanggapi aduan tersebut, Anggota Komisi III, Lucky Upulatu Nikijuluw mengatakan, akan meminta seluruh konsumen untuk mempersiapkan bukti-bukti berupa dokumen. Untuk nantinya dibahas dalam agenda berikut bersama pengembang maupun pihak bank.
“Siapkan perjanjiannya. Ini juga kan program sejuta rumah Jokowi. Masalah ini harus diselesaikan. Ini wanprestasi,” tegas Nikijuluw.

Sementata itu, Ketua Komisi III, John Wattimena berjanji, akan mengagendakan pertemuan bersama pengembang dan pihak BRI maupun BTN, serta Kadis Perumahan Kota Ambon. Guna membahas serta mencari solusi atas keresahan 2.000 lebih konsumen perumahan kredit dimaksud. “Apa yang disampaikan sudah kita akomodir. Dan Jumat nanti kita agendakan untuk rapat,” tegasnya. (UPE).

Comment