by

Minim Perda, PAD Aru Turun

DOBO-BKA, Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, mengaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020, jauh di bawah target.

Salah satu penyebab turunnya PAD tersebut, terangnya, karena beberapa pos pendapatan ditiadakan. Seperti, retribusi pasar, perikanan, IMB dan galian C.

“Kita memang kewalahan untuk PAD, karena kondisi Covid-19. Sehingga retribusi di pasar, harus ditiadakan,” ungkap Gonga, usai paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2020, pekan kemarin.

PAD dari sektor perikanan juga mengalami penurunan, karena beberapa perusahan atau pengusaha ikan, yang tidak mau membayar pajak. Alasannya, belum ada Perda yang mengatur spesifik tentang pajak retribusi disektor perikanan itu.

“Nah, hal-hal ini yang memang jadi kendala untuk kita genjot PAD,” tandasnya.

Baca: Bank Mandiri Persulit Persulit Pengajuan KUR

Selain itu, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang diharpkan adanya pengembalian kerugian negara ke kas daerah, katanya, tidak terealisasi. Padahal Pemkab Kepulauan Aru sudah berkoordinasi dengan inspektorat, tetapi hingga kini hasilnya nihil.

“Jadi mengenai kekurangan ini juga, kita sudah koordinakan dengan Inspektorat. Namun tetap nihil. Untuk itu, saya akan koordinasi dengan pihak kejaksaan, untuk melakukan penyitaan atau menagih,” terangnya.

Untuk itu, Gonga mengatakan, target PAD Kabupaten Kepulauan Aru memang jauh dari yang ditargetkan, karena kendala-kendala seperti belum adanya Perda dan Covid-19.

“Betul dari sisi aturan, kita belum miliki Perda sebagai dasar hukum, untuk memerintahkan dan memberikan sanksi terhadap perusahan yang tidak bayar pajak maupun retribusi lainnya. Tapi kita akan usahakan, untuk kendala-kendala ini cepat teratasi,” akuinya.

Dengan demikian, Gonga berharap, rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang kita rancangkan dan telah disampaikan ke DPRD Aru, dapat segera dibahas bersama dan disahkan sebagai produk hukum untuk dijalankan sebagai dasar hukum.

Baca: Hunimua Harus Jadi Fokus Pembangunan di SBT

“Ya, kita harap Perda-Perda kita secepatnya di selesaikan, sehingga kita tidak kecolongan PAD seperti saat ini,” pungkas Gonga.

Sebelumnya dalam penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati, menghasilkan PAD Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun anggaran 2020 Rp 54.727.071.246,55 (34,63 persen), dari yang ditargetkan sebesar Rp 158.045.343.986,83.(WAL)

Comment