by

Minta Beroperasi, Pengusaha THM Temui DPRD

Ambon, BKA- Sejumlah pemilik tempat hiburan malam (THM) bertemu Komisi II DPRD Kota Ambon, Jumat (22/1). Mereka meminta dorongan komisi ke Pemerintah Kota Ambon, untuk bisa beroperasi di malam hari dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sebab, selama adanya pembatasan aktivitas usaha untuk tempat hiburan malam, banyak pengusaha yang mengalami kerugian. Bahkan para karyawan yang dirumahkan, tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Ambon.
Sehingga seluruh keluhan tersebut akan diteruskan oleh komisi ke Pansus Covid-19 DPRD kota Ambon yang sementara diperpanjang. Sehingga bisa meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah kota lewat Satgas Covid-19.

Komisi juga akan mengundang Disperindag Kota Ambon selaku mitra, untuk menyampaikan keluhan tersebut.
“Memang tadi kita rapat dengan para pemilik tempat hiburan malam, yakni karaoke. Mereka meminta agar ada dorongan dari DPRD, sehingga tempat-tempat karaoke bisa beraktivitas kembali dengan pembatasan waktu serta protokol kesehatan,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Margaretha Siahay, kepada koran ini, Jumat (22/1).

Politisi Golkar ini mengaku, komisi masih sebatas menerima keluhan dari masyarakat, salah satunya terkait izin beroperasi tempat hiburan malam. Sebab, untuk jabatan kepala Disperindag Kota Ambon saat ini masih kosong. Dan rapat mitra nantinya akan dilakukan setelah jabatan kepala dinas telah ditetapkan oleh walikota.

“Kan belum bisa rapat dengan Disperindag karena posisi kepala dinas kan masih kosong. Maka kita nantinya usulkan lewat Pansus dulu. Setelah sudah ada kadis definitif baru komisi undang dinas terkait bahas ini. Apakah bisa atau tidak jika tetap beroperasi dengan kedepankan protokol kesehatan. Itu semua akan dibahas nantinya. Jadi sementara waktu kita tunggu saja,” tandas anggota DPRD dua periode ini.

Hal senada ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far. Menurutnya, ada beberapa poin keluhan yang disampaikan. Sehingga nantinya akan ditindaklanjuti ke pemerintah kota, baik lewat Pansus Covid-19 atau lewat Komisi yang langsung melakukan rapat evaluasi bersama Disperindag atau dinas terkait.

“Iya, tadi itu ada beberapa poin yang disampaikan para pemilik tempat hiburan malam. Karena sekalupun tutup untuk sementara waktu, tapi ada beberapa hal yang harus mereka bayar. Seperti biaya sewa gedung, upah terhadap karyawan yang mereka datangkan dari luar dareah misalnya. Itu juga harus mereka pikirkan. Makanya nanti akan kita lihat, apakah bisa atau tidak jika usaha mereka tetap beroperasi dengan terapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, wajib masker, cuci tangan. Dan kalau bisa tidak usah ada hall tapi semuanya room. Nanti akan kita sampaikan aspirasi mereka,” tutup Politisi Perindo ini. (UPE)

Comment