by

Minta Bupati SBT Independen

Ambon, BKA- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Seram Bagian Timur (SBT), meminta Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Idris Rumalutur pada pemerintahan baru ini, lebih bersikap independen dalam mengambil kebijakan soal penataan birokrasi.

Sebab ditkutkan, jangan sampai kepemimpinan Mukti-Idris (ADIL) mengalami hal serupa seperti lima tahun sebelumnya.
Ketua Umum GMNI Cabang SBT Irwan Derlean menegaskan, Bupati Abdul Mukti Keliobas harus bersikap tegas dalam melakukan penataan birokrasi pada pemerintahan SBT. Dirinya juga meminta supaya, kebijakan bupati tidak dipengaruhi dengan usulan orang-orang yang mengatasnamakan tim pemenang pendukung ADIL pada Pilkada 09 Desember 2020 kemarin.

“Bupati harus melihat bagaimana birokrasi itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan bersama. Kalau dianggap OPD yang bisa dipertahan silahkan, ada OPD yang bisa digantikan dan bisa memberikan kemajuan daerah ini silahkan. Tapi harus sesuai dengan porsinya,” ucap Irwan Derlean, saat diwawancarai koran ini, di Bula, SBT, Senin (01/03).

GMNI SBT, kata Irwan, akan selalu menjalankan fungsi kontrol atas kinerja pemerintahan tahun ini. Baginya GMNI sudah merindukan kesejahteraan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat di Bumi Ita Wotu Nusa. “Kita inginkan pemerintahan ini berjalan baik, agar masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik” kata Irwan.

Terkait isu program 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati SBT periode 2021-2025, yang dikabarkan ada penyegaran birokrasi. GMNI SBT mendukung penuh atas sikap tersebut. Karena sesuai kenyataan, ada OPD yang tidak serius dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati membangun daerah tersebut. “GMNI SBT inginkan penataan birokrasi ini berjalan baik. Harus ada peningkatan. Jagan sampai sama seperti lima thun lalu,” harapnya.

Dituturkan, pada program kerja 100 hari kerja itu juga, GMNI SBT juga meminta Bupati menarik semua guru yang dijadikan sebagai carateker kepal desa, untuk kembali bertugas sebagaiman fungsinya. Karena kata Irwan, hal itu yang membuat SBT saat ini kekurangan tenaga guru.

“Kalau guru haru mengajar, jangan jadi karateker. Sekarang kita kekurangan guru. Bupati harus tegas dalam mengambil kebijakan ini agar guru yang jadi Carateker dikembalikan bertugas,” harap Irwan. (SOF).

Comment