by

Minta Jaksa Usut Proyek Air Bersih Milik BWS

AMBON-BKA, Sebab, berdasarkan data dari masyarakat, proyek dengan anggaran Rp.8 miliar lebih ini, hasilnya tidak dinikmati masyarakat di MBD. Bahkan, sejumlah sarana untuk menyuplai air ke rumah warga telah rusak.
Pegiat anti korupsi Herman Syamiloy kepada koran ini mengatakan, kejaksaan tinggi Maluku diminta agar segera melihat persoalan tersebut.

Pasalnya, terindikasi, proyek dengan uang negara miliaran itu amburadul dan tidak dinikmati warga setempat.
“Saya mendesak agar Kejati mengusut kasus ini, sebab, sejak kasus ini beredar di media, belum ada satu pun penegak hukum masuk usut kasus ini,” ujar Syamiloy, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, jika memang dalam penyelidikan, adanya ditemukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, maka penegak hukum harus memproses pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab dalam proyek ini ke sel tahanan.

“Penjarakan saja, kalau memang dalam penyelidikan di temukan adanya perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, proyek milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku tahun 2019 di Desa Wakarlely, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dinilai amburadul. Padahal proyek ini didanai dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8 miliar.

Menurut warga setempat, setelah selesai dikerjakan proyek air bersih dari BWS tersebut, proyek itu amburadul dan tak terurus lagi. Bahkan, hingga kini sarana berupa pompa yang digunakan untuk proyek dimaksud sudah tak berfungsi.

Kepala Desa (Kades) Wakarlely, Marnex Tanody menuturkan, proyek air bersih yang dikerjakan oleh pihak BWS Provinsi Maluku sejak 2019 lalu di Desa Wakarlely, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten MBD, sampai hari ini belum diserahterimahkan dari pihak BWS kepadanya sebagai dengan Kades Wakarlely.
“Proyek yang dikerjakan tahun 2019 itu dengan anggaran APBN senilai Rp.8 miliar lebih itu, sampai saat ini belum diserahkan ke saya selaku Kepala Desa (Kades) Wakarlely,” akui Kades Tanody kepada wartawan kemarin di MBD.

Namun setelah selesai dikerjakan, Marnex mengakui, dari proyek tersebut, ada sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat dari proyek ini.

“Belum diserahkan ke Desa Wakarlely. Masyarakat juga belum merasakan manfaat proyek BWS senilai Rp.8 miliar lebih itu. Bahkan sampai hari ini pompa air itu sudah rusak. Jadi, belum ada penyerahan dari pihak BWS kepada Kepala Desa Wakarlely untuk mengelolahnya,” akui Kades.

Dirinya tak mengakui, kalau proyek tersebut memang sudah selesai dikerjakan. Karena belum diserahterimakan, dan tidak ada yang merawatnya, maka ada kerusakan pada sarana berupa pompa air.

“Memang benar belum diserahterimakan. Lantaran kurang lebih 1 Km dari Kantor Desa sampai dengan ujung jaringan pipa itu, air mengalir hanya 1 bulan awal selesai dikerjakan saja. Dan setelah itu air tidak mengalir sampai hari ini. Itulah yang membuat dirinya selaku Kades Wakarlely tidak mau menandatangani surat penyerahan dari pihak BWS tersebut, saat mereka datang meminta untuk menandatanganinya.

“Air merupakan kebutuhan utama bagi masyarakar. Selaku Kepala Desa, saya mewakili seluruh masyarakat Wakarlely meminta kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku kalau bisa segera datang untuk memperbaikinya. Baik itu pompa dan jaringan pipa yang telah rusak dan tidak berfungsi. Inikan mubazir namanya. Biar perlu, aparat penegak hukum dapat mengusut proyek dimaksud,” pungkas Kades. (SAD)

Comment