by

Minta Percepat Pelantikan Pimpinan OPD

Ambon, BKA- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy diminta segera mempercepat proses pelantikan terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Ambon. Pasalnya, kekosongan jabatan tersebut berpengaruh terhadap kerja-kerja DPRD kota Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengaku, langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon terhadap perombokan birokrasi, dinilai merupakan langkah yang tepat. Hanya saja, proses pelaksanaannya harus dilakukan secara menyeluruh. Sehingga tidak menghambat kerja-kerja komisi dalam menyelesaikan sejumlah surat masuk

“Harusnya secara keseluruhan, yakni eselon I,II,III dan IV. Dan sekarang terkesan hanya sebagian. Maka komisi minta, agar pak walikota mempercepat proses pergantian pimpinan OPD Pemkot Ambon. Karena sekarang terkesan yang diangkat hanya sebagian. Maka itu kita minta percepat seluruh proses pergantian pimpinan OPD lingkup Pemkot, pada aras eselon II yang masih tinggal beberapa, serta eselon III dan IV,” terang Jafri, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin, (25/1).
Jika keterlambatan dikarenakan asesmen, lanjut Jafri, maka Komisi II siap menghadap Kemenpan RB dan KASN, untuk meminta proses asesmen dilakukan secara virtual untuk kota Ambon. Sehingga proses pelantikan dapat dipercepat oleh pemerintah kota.

“Dengan kondisi Covid-19, kalau di departemen asesmen virtual. Di tempat lain juga virtual, kenapa Ambon tidak bisa ? Atau memang mesti dilaksanakan dengan standar Covid secara langsung, yang penting SOP-nya pakai pendekatan Covid-19. Maka pak wali harus segera perintahkan BKD percepat asesmen pada posisi yang masih kosong, sehingga bisa dipercepat,” harap dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, ada sebagian jabatan pimpinan OPD atau kepala dinas yang belum terisi. Sementara banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan meminta kebijakan kepala dinas. Salah satunya Disperindag Kota Ambon, terkait persoalan relokasi pedagang yang hingga kini masih bermasalah.

“Komisi belum membahas sejumlah surat masuk dengan Disperindag. Karena jabatan kadis dan sekretaris masih kosong. Kita tidak mungkin undang perwakilan untuk membahas persoalan yang ada. Karena pasti akan ada kebijakan baru oleh kadis yang baru. Maka kita minta percepat proses pelantikan,” tandasnya.

Jafri juga mencontohkan, bukan hanya terjadi untuk Disperindag, melainkan posisi Sekretaris Dewan (Sekwan) yang hingga kini belum terisi. Yang mana turut memperhambat kerja-kerja DPRD kota Ambon.
“Jadi bukan saja Disperindag, Sekwan juga belum. Dan coba lihat, banyak hal yang terhambat di DPRD. Maka itu kita minta agar walikota segera percepat pelantikan,” harap Jafri. (UPE)

Comment