by

Minta Proyek Drainase Trotoar SMI Dikaji Ulang

Anggota DPRD Maluku, Amir Rumra meminta Dinas PUPR Provinsi untuk kembali mengkaji ulang proyek pembangunan drainase dan trotoar yang menggunakan dana pinjaman SMI. Sebab, proyek yang masih dikerjakan di pusat kota Ambon ini banyak menelan korban saat musim penghujan.

“Memang dari awal kita (DPRD) tidak setuju dengan pembangunan itu. Karena sudah menelan korban beberapa kali. Kemarin saja ada seorang perempuan adik kaka yang tergelincir saat melintas diatas trotoar dengan motor,” beber Rumra, kepada koran ini, Senin (24/5).

Dari sisi perencanaan awal, lanjut Rumra, proyek tersebut banyak menimbulkan persoalan. Yakni terkesan dipaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku lewat dinas PUPR. Karena jika berbicara soal pembangunan drainase yang diatasnya terdapat trotoar, maka secara teknis tidak efektif.

“Selain menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon dan proyek yang sama juga belum lama ini pernah dikerjakan Pemkot,” sebut dia.
Dijelaskan, Pemprov Maluku tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengerjakan proyek tersebut. Karena setelah dilihat, proyek ini justru bukan memperindah kota Ambon, tetapi menjadi ketakutan bagi warga untuk lebih berhati-hati saat melintasi trotoar baru yang ada.

“Sebenarnya itu wilayah kerjanya Kota Ambon. Dan kalau mau jujur kita harus belajar di Kota Tual, gini pemerintah setempat bangun trotoarnya,” tandas Rumra.
Politisi PKS ini menilai, dengan banyaknya korban yang tergelincir akibat licinnya trotoar yang dibangun Pemprov Maluku, harusnya menjadi catatan kritis Dinas PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga atau kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

“Memang awalnya kita tidak bicarakan hal itu. Karena dalam pembahasan program-program SMI, tidak diawali dengan perencanaan. Bahkan kita tahu kalau ada yang namanya kewenangan Kota Ambon, Balai dan Provinsi. Tapi ini semuanya mau dipukul rata dikerjakan Dinas PUPR lewat dana SMI,” ucapnya.

Menurut dia, banyak daerah yang masih membutuhkan uluran tangan Pemprov Maluku dalam persoalan infrastruktur. Seperti di kabupaten Aru, Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (Bursel) dan lainnya.
Namun anehnya, proyek tersebut hanya difokuskan untuk kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB) yang anggarannya jauh lebih besar dari daerah lain.

“Ini pekerjaanya mau diambil semua PUPR dengan pinjaman 700 miliar. Sementara wilayah kerjanya ada masing-masing. Sementara masih ada daerah yang menderita dan termasuk daerah kontribusi miskin terbesar. Itu yang kita berbeda bicara tentang pemulihan ekonomi,” terangnya. (RHM)

Comment