by

Minta Regulasi Bagi Pengusaha SpeedBoat di MBD

Ambon, BKA- DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), meminta Dinas Perhubungan kabupaten setempat untuk segera membentuk regulasi bagi para pengusaha Speeadboat yang beroperasi di laut MBD. Permintaan ini menyikapi keluhan masyarakat terkait tarif speadboat yang sengaja dinaikan secara sepihak.

Ketua Komisi C DPRD MBD, Frest Pera menilai, selama ini pemerintah cukup lalai dalam menyikapi berbagai persoalan yang berdampak langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sebagai wilayah kepulauan, pemerintah kabupaten MBD harus cekatan melihat persoalan-persoalan yang berdampak langsung dengan masyarakat, seperti persoalan speedboat.

Menurut Pera, kabupaten MBD setiap tahunnya diperhadapkan dengan cuaca buruk akibat pergantian musim. Hal ini tentu berpengaruh kepada para pengusaha transportasi laut antar wilayah. Dimana alasan kondisi iklim yang buruk, kerap menjadi tolak ukur para pengusaha speedboat untuk menaikan tarif angkutan secara sepihak.

“Persoalan ini bukan hal baru bagi masyarakat MBD, karena itu perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Apalagi saat ini tarif speadboat dinaikan drastis, contohnya pada trayek pulau Letti- Pulau Moa. Dimana sebelumnya per penumpang tarif angkutan hanya sebesar 50 ribu. Namun saat ini dinaikan menjadi 100 ribu. Tentu dengan tarif seperti itu, dinilai cukup mencekik masyarakat,” terangnya.

Dia berharap, Dinas Perhubungan setempat dapat melihat persoalan tersebut secara bijak. Dan tentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, agar tidak memberatkan para pengusaha speedboat, mengingat para pengusaha speedboat adalah pengusaha mandiri yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah. (GEM)

Comment