by

Minta Satgas Covid-19 MBD Dibubarkan

Ambon, BKA- Terkesan asal-asalan dalam penanganan pasien yang terkonfirmasi Covid-19, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) meminta pemerintah daerah setempat membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten MBD.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD MBD, Yesry Lolopaly saat menghubungi Beritakota Ambon, Selasa (16/02). Menurutnya, ketidakseimbangan penanganan oleh Satgas Covid-19 terhadap masyarakat yang terpapar covid-19 sangat terlihat jelas.

Dimana pada penanganan awal, masyarakat yang terdeteksi reaktif covid-19 diwajibkan menjalani karantina terpusat pada lokasi-lokasi yang telah disediakan. Namun dalam perjalanan, berdasarkan hasil laboratorium BPOM melalui surat resmi dari Dinas Kesehatan MBD tertanggal 13 Februari 2021, ada 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang terdeteksi positive Covid-19. Sialnya, 12 ASN tersebut justru dibiarkan menjalani karantina secara mandiri.

“Beberapa waktu lalu, sebanyak 68 orang menjalakan rapid test. Dan dari hasil lab sample covid-19 yang diterima Dinas Kesehatan MBD, terdapat 12 ASN yang dinyatakan positif terpapar Corona. Namun Satgas MBD justru membiarkan mereka karantina di rumah. Sementara masyarakat yang reaktif wajib menjalankan karantina terpusat. Sebenarnya apa yang membedakan para ASN tersebut dengan masyarakat,” heran Lolopaly.
Ia menilai, kinerja Satgas Covid-19 di MBD terkesan tidak lagi beroreintasi kepada keselamatan masyarakat, tetapi lebih kepada persoalan bisnis.

“Ini merupakan satu kejahatan baru. Karena itu saya minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk tegas mengambil langkah. Bupati harus menindak Gustu Covid-19, jika ini tidak ditindak tegas oleh bupati, maka rakyat dapat menyimpulkan covid-19 di MBD hanya permainan oleh pemerintah MBD,” sebutnya.

Lolopaly menambahkan, di Indonesia, tidak ada satupun masyarakat yang kebal akan hukum. Sebab, seluruh masyarakat wajib menjalankan ketentuan pemerintah, termasuk upaya memutus mata rantai covid-19 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Jangan karena 12 orang ini ASN, sehingga diberikan keistimewaan. Kalau masyarakat kecil dilakukan karantina terpusat dan ASN diberikan kebebasan jalankan karantina mandiri. Hal ini tentu sangat tidak adil. Bagi saya ini sangat tidak safety. Corona tidak akan berakhir kalo mekanisme penanangan seperti ini,” imbuhnya.

Selaku wakil rakyat, lanjut Lolopaly, solusi dari perosalan yang saat ini dihadapi adalah, segera membubarkan Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten MBD. Sebab, indepedensi dari gugus tugas sangat dipertanyakan.

“Kalau memang ada Corona di MBD, kita pakai saja dinas kesehatan, karena memiliki sistem sampai tingkat desa. Tidak perlu lagi melalui gugus tugas, karena uang dikucurkn kepada gugus tugas juga tidak ada manfaat. Sehingga masyarakat tidak dipersulit dengan harus memenuhi aturan administrasi yang ditetapkan gugus, dalam hal ini bagi pelaku perjalanan,” pungkasnya. (GEM)

Comment