by

Minta Usut 52 Proyek PLTD Mangkrak

Ambon, BKA- Aparat penegak hukum di Maluku, diminta untuk segera mengusut tuntas 52 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (M2U) mangkrak yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Pasalnya, dari sejumlah proyek yang difokuskan untuk pembangunan PLTD di dusun-dusun di seluruh kabupaten/kota yang ada, banyak masalah yang ditemukan. Bahkan diduga, ada proyek yang tidak dikerjakan sama sekali alias fiktif.
Praktisi Hukum di Maluku, Fileo Piatos Noija, kepada koran ini menilai, jika memang proyek PLTD tersebut temuan di lapangan, maka sebaikanya langsung dilaporkan ke penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.

Hal ini penting, kata dia, karena dari proyek-proyek tersebut menggunakan uang negara. Sehingga jika tidak ditindaklanjuti, maka tentunya pemerintah dalam hal ini pihak yang menemukan langsung kasus mangkrak itu di lapangan, sengaja menutupi keburukan dari proyek yang dikerjakan PLN wilayah di Maluku.
“Kalau bagi saya, langsung dilaporkan ke kejaksaan atau kepolisian saja. Karena ini merupakan proyek pemerintah,” tegasnya Noija, Minggu (24/1).

Pengacara kondang itu menyebutkan, seharusnya ketika proyek tersebut ditemukan, harusnya dilaporkan kepada pihak atau instansi yang berwenang. Sehingga dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Pokoknya untuk tender dan sagala macam itu kan bicara soal waktu, berapa lama proyek ini selesai. Dan ketika dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian, lalu proyek tidak selesai, maka ini masalah. Dan masalah ini harus diproses,” tandasnya.
Noija mengaku, jangan lagi ada pihak yang mengatakan bahwa masalah tersebut telah selesai karena kerugian negara telah dikembalikan. Tetapi harus diusut tuntas, agar tidak menjadi penyakit terhadap perkembangan pembangunan di Maluku ke depan.

“Jadi jangan lagi kita bicara bilang pengembalian kerugian negara, masalah selesai. Tidak bisa. Ini masalah-masalah kecil saja diproses, apalagi kalau proyek yang terbengkalai dengan anggaran miliaran rupiah. Kalau itu tak diusut kan, namanya tebang pilih dan mandul,” tantang Noija.

Dia berharap, penegak hukum di Maluku, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Maluku tidak lantas diam melihat persoalan ini. Yakni harus benar-benar melakukan tindakan untuk mengusut tuntas kasus ini. Karena ada kerugian negara miliaran rupiah terhadap puluhan proyek tersebut.

“Jaksa dan polisi harus sudah masuk usut. Karena ini temuan orang pemerintah sendiri. Tujuan ada lembaga penegak hukum itu untuk apa, kalau tidak melihat hal-hal semacam ini,” ucapnya.
Noija juga berharap, penegak hukum tidak lagi menunggu laporan untuk mengusut kasus tersebut. Sebab, kasus korupsi masuk dalam pidana murni.

“Kasus korupsi ini masuk pidana murni. Artinya kalau informasi ini kalau sudah didengar oleh Kejaksaan atau Kepolisian, ya harus proses,” pungkasnya.
Terpisah, Asisten Intelejen Kejati Maluku, Muji Martopo, saat dikonfirmasi, tidak merespon panggilan telepon dari koran ini, hingga koran ini naik cetak.

Diberitakan sebelumnya, 52 proyek tersebut merupakan program unggulan Presiden RI, Joko Widodo, untuk menerangi seluruh pelosok nusantara melalui pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, yang digaungkan sejak Mei 2015 lalu. Namun proyek ini dinilai sulit terealisasi lantaran banyak bagian dari program pembangunan pembangkit itu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya alias mangkrak.

Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty mengaku, terdapat 52 proyek PLTD milik PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (M2U) yang mangkrak.
“Kami dimasa reses ini, kami temukan ada 52 titik PLTD yang belum ada pengadaan atau bisa dikatakan mangkrak. Dan setelah rapat dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, saya sudah sampaikan semuanya, agar proyek PLTD yang mangkarak ini bisa dicari solusinya,” beber Saadiah, Kamis (21/1) pekan kemarin.

Dijelaskan, solusi terhadap proyek PLTD yang mangkrak di wilayah Maluku sangat diperlukan, agar dapat dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan listrik di beberapa daerah di Maluku. Dan saat rapat dengan Dirut PT PLN, dikatakan bahwa 52 PLTD itu nanti ditindaklanjuti dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Sebab ada moratorium PLTD.
“Jadi memang harus ada beberapa yang harus menggunakan PLTG dan PLTMG, yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh pihak PLN,” tutur Uluputty.

Berdasarkan hasil reses, lanjut dia, dari 52 PLTD yang mangkrak, seharusnya dapat melayani 42 dusun dengan jumlah calon pelanggang baru sebanyak 17.802, pada sejumlah daerah di kabupaten/kota di Maluku. (SAD/RHM)

Comment