by

Musda Golkar Malteng Akan Dilaporkan ke MP

Ambon, BKA- Sejumlah Pengurus Kecamatan DPD II Golkar Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), akan memproses hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Malteng ke Mahkamah Partai (MP) Golkar. Mereka menilai, hasil Musda tersebut cacat prosedural dan harus disikapi DPD I Golkar Maluku untuk dibatalkan.

Ketua Kecamatan Golkar Salahutu, Jamaldin Nahumarury, mengatakan, Ia bersama sejumlah pengurus kecamatan lainnya yang memiliki hak suara telah dikebiri hak politiknya.

Sehingga sikap pemimpin sidang Musda terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan jalannya Musda. Sehingga keputusan yang dihasilkan sangat merugikan sejumlah pengurus kecamatan yang hak politiknya diambil dan dimanipulasi.

“Sikap yang dilakukan pimpinan sidang Musda sangat fatal. Harusnya kesepakatan awal saat Musda di Masohi dilanjutkan dengan agenda pembuktian, salah satunya SK Silon DPP Golkar yang disampaikan Rudi
Lailosa. Dan kami sangat sesalkan, keputusan pimpinan sidang terlalu terburu-buru menyikapi keputusan yang merugikan kami sebagai pemilik suara sah. Maka kita minta DPD I tinjau kembali karena tidak sah dan cacat prosedural,” ungkap Nahumarury, kepada wartawan di Ambon, Jumat (4/9).

Menurut dia, demi menjaga marwah partai dan konstitusi Golkar, maka hasil Musda DPD II Malteng harus segera dibatalkan. Karena dilakukan tanpa kehendak para pemilih hak suara.

“Kita harap, DPD I Golkar Maluku juga menyikap persoalan ini dengan serius. Karena kita sudah konfirmasi dan ingin bertemu, tapi tidak direspon. Dan kita harap, DPD I Golkar Maluku bisa proaktif melihat per soalan ini. Dan kita tetap membawa persoalan ini ke Mahkama Partai Golkar,” sebutnya.

Plt Ketua Kecamatan Golkar Seram Utara Barat, Alter Sopacua membeberkan, persoalan ini mulai tak jelas ketika Hasan Alkatiri selaku Ketua Tim Pemenangan Rudi Lailosa tiba tiba muncul dan seakan-akan meragukan keinginan pengurus kecamatan untuk melaporkan hasil Musda DPD II Malteng ke Polda Maluku.

“Mereka (Rudi Lailosa Cs), katakan bahwa ada data yang kita palsukan da tidak sesuai. Harusnya mereka pahami bahwa KPU RI telah siapkan website resmi untuk mempublikasikan data kepengurusan partai politik untuk konsms publik. Sehingga kalau katakan data dimanipulasi atau data palsu, harusnya dikonfirmasi ke KPU,” heran dia.

Ia melanjutkan, bahwa saat Musda, Hasan Alkatiri juga sempat mengeluarkan statement bahwa ada data yang Ia terima dari Silon DPP lewat akun WhatsApp. Namun hal tersebut dinilai hanya akal-akalan Alkatiri untuk menutupi kesalahan yang pihaknya lakukan.

“Perlu ditekankan, kami tidak hadir atas nama Rasid Sahubawa. Tapi perwakilan teman-teman kecamatan yang merasa telah diambil hak politiknya. Denga mencoba melakukan perubahan terhadap SK dalam proses Musda tersebut,” tandasnya.

Sopacua juga mengaku, sebelum putusan Musda, Ia bersama sejumlah pengurus kecamatan telah memilih walkout. Dan pihaknya Nyatakan sikap tidak akan menerima, apapun hasilnya.

“Terhadap kondisi itu, setelah keluar dari ruang Musda kita laporkan ke Polda. Dan kita akan siapkan selurb bukti-bukti lainnya untuk dilaporkan ke Mahkamah Partao Golkar. Karena ada aturan yang telah dilanggar dalam Musda tersebut, dan akan kita sampaikan ke Mahkamah Partai,” pungkasnya. (UPE)

 

 

Comment