by

NIK Jadi Kendala Penerima UMKM

Ambon, BKA- Pendataan bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat Pemerintah Provinsi Maluku, mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi Covid-19. Sayangnya, banyak permohonan penerima UMKM yang ditolak karena ketidaksinkronan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Muhammad Nasir Kilkoda, saat dihubungi koran ini, Jumat (26/2). Menurutnya, kendala NIK yang tidak konek tersebut, sehingga banyak data penerima UMKM yang ditolak pada sistim ketika diuplode oleh petugas di Kementerian Koperasi.

Selain itu, terkait usaha mikro pada masyarakat dari sisi penawaran harus mencantumkan nama usaha yang jelas dan tidak memiliki pinjaman pada pihak bank. Sebab, ada kerjasama antara Kementrian Koperasi dengan pihak perbankan.

“Jika penawaran jenis usahanya dicantumkan salah, maka akan beresiko tidak diberi bantuan. Sama dengan jika ada pelaku UMKM yang menawarkan pinjaman, namun masih ada pinjaman di bank juga tidak bisah dijawab,” tandas Kilkoda.

Dikatakan, pendataan usaha mikro pasca pandemi sangat meningkat. Dimana peningkatan lebih dari 50 persen untuk 11 kabupaten/kota di Maluku, jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu.
“Kondisi riil yang ada ketika didata lebih banyak dari data tahun 2019. Dimana tahun 2019 data yang diperoleh pinjaman UMKM di sebelas Kabupaten kota sebanyak 51 ribu sekian. Tapi pasca pandemi naik menjadi 83 ribu lebih pelaku UMKM,” sebutnya.

Menurut dia, hal tersebut merupakan pertanda bahwa tingkat pelaku UMKM yang mendapat bantuan pada 11 Kabupaten/Kota dinilai pendataannya semakin masif ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

“Hal ini terkadang menyulitkan para pegawai di kabupaten/kota saat melakukan pendataan untuk disampaikan ke pusat,” tuturnya.
Kilkoda menghimbau, seluruh kepala dinas koperasi di 11 kota kabupaten di Maluku, dapat melakukan koordinasi dengan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut untuk membantu masyarakat dalam melengkapi seluruh data yang dimiliki.

“Kepada seluruh Kepala Dinas Koperasi di 11 Kabupaten Kota, agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil setempat. Untuk dapat membantu setiap masyarakat yang ingin melengkapi dokumen kependudukan. (BTA)

Comment