by

NIK Tak Valid, BST Warga Honipopu Tertunda

AMBON-BKA, Program Bantuan Sosial Tunai yang di berikan pemerintah kepada warga Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tertunda akibat adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak valid.

Kepala Lurah Honipopu, Novriel Yusuf menyebutkan, sekitar 400 data warga yang diverifikasi kembali terkait kecocokan NIK warga, justru berbeda dengan NIK yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil (Dukcapil) Kota Ambon.

“Kalau untuk BST awal Januari itu sudah dicairkan kepada warga. Namun kita melakukan pendataan ukang, karena ada yang layak dan ada yang tidak. Setelah melakukan pendataaan, ternyata ada banyak warga yang NIK KTP tidak Valid,” ungkap NOvriel, saat di hubungi koran ini, Minggu (25/7).

NIK yang tidak valid itu, lanjut dia, karena pengurusan KTP elektronik tidak dilakukan sendiri oleh warga. Melainkan dilakukan melalui calo.

“Kebanyakan orang kan karena tidak mau ribet, akhirnya melalui calo. Sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan karena ada dampaknya. Dan sekarang mereka bisa lihat sendiri NIK di KTP berbeda dengan NIK yang berada di Capil,” bebernya.

Menurut dia, pihaknya sementara masih melakukan verifikasi data warga yang berbeda dengan NIK pada Dinas Dukcapil. “Kita masih verifikasi dengan pihak Capil untuk bagaimana NIK warga ini apakah bisa di aktifkan. Karena ini berkaitan dengan banyak hal. Belum lagi bantuan yang akan mereka terima. Kita tidak tahu apakah mereka masih bisa menerimanya kembali atau tidak, karena NIK-nya tidak valid,” terangnya.

Ia juga menyampaikan, verifikasi data tersebut hanya bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk bantuan lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak diverifikasi ulang.

“BPNT dari pemerintah langsung ke warga, saya belum periksa berapa yang menerimanya. Untuk PKH itu ada sekitar 64 warga yang menerimanya. Itu ada yang menerima uang tunai, ada juga yang menerima berupa barang,” ucapnya

Ia menambahkan, pihaknya sementara berupaya agar NIK warga yang tidak valid dapat diaktifkan kembali. Sehingga bisa menerima bantuan dimaksud.

“Kami akan berusaha. Karena ini datanya sangat banyak, jadi kami melakukannya perlahan-lahan. Kami akan terus berkordinasi dengan pihak Capil, untuk bagaimana NIK warga bisa berfungi,” tutupnya (BKA-2)

Comment