by

Noija Sebut Jaksa Salah Jerat Tersangka

AMBON-BKA, Fileo Pistos Noija menyebut penyidik Kejaksaan Negeri Aru, salah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi-Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal itu dia sampaikan setelah mendampingi kedua kliennya, Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin yang merupakan terdakwa kasus tersebut, pada sidang agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (12/8).

Salmon Gainau merupakan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi-Balatan. Sedangkan Daud Anthon Ubwarin merupakan bendahara kegiatan tersebut.

Menurut dia, setelah mendengar pengakuan sejumlah saksi, seharunya kedua kedua kliennya itu tidak disangkakan sebagai pelaku terjadi kerugian keuangan negara di pekerjaan itu.

Ungkapnya, itu merupakan pekerjaan proyek PNPN Mandiri, yang dilakukan tidak didasarkan batas waktu. Namun dikerjakan berdasarkan kerelaan sendiri dari masyarakat setempat, sebab masyarakat mendapat keuntungan dari honor-honor proyek tersebut.

Namun ditengah perjalanan pekerjaan proyek itu, katanya, masyarakat berhenti bekerja karena upah yang diterima dinilai terlalu kecil. Sehingga kedua terdakwa bersepakat untuk untuk menyewa tukang, dengan membuat kontrak kerja.

“Namun pada saat tukang bekerja, ada terjadi konflik antara sesama tukang. Sehingga proyek itu mandek, tidak dapat dilanjutkan lagi. Bagi saya, yang harus disalahkan dalam proyek ini siapa, masa kedua terdakwa selaku ketua tim pelaksana kegiatan dan bendahara?” kata Noija.

Seharusnya, terangnya, terhadap perkara itu, pihak pemerintah yang mengelola dana PNPN tersebut melakukan gugat perdata terlebih dahulu terhadap para tukang, karena telah melakukan wanprestasi.

“Sebagai praktisi hukum, kasus ini seharusnya didugat secara perdata dulu, karena tidak ada tindak pidana di sini. Ini hanya wanprestasi,” jelasnya.

Herannnya, lanjut Noija, pada saat masyarakat kembali melanjutkan pekerjaan, jaksa langsung masuk usut. Mereka juga meminta agar blokir anggaran.

“Saya heran juga. Sebagai praktisi hukum, saya menilai kasus ini seharunya kedua terdakwa itu tidak disangkakan sebagai pelaku terjadi kerugian keuangan negara. Namun pihak tukang yang harus digugat dulu, baru setelah itu dilakukan laporan pidana bagi mereka, karena proyek ini dikerjakan tanpa ada waktu yang disepakati,” tandas Noija.

Baca juga: Jaksa Didesak Tahan Tersangka Korupsi DLHP

Sebelumnya diberitakan, dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi-Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, tahun 2014 senilai Rp.3,5 miliar, duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (10/6).

Dua terdakwa ini, yakni, ketua tim pelaksana kegiatan, Salmon Gainau, dan Daud Anthon Ubwarin selaku bendahara kegiatan.

Sidang perdana itu berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aru, Sesca Taberima. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andy Adha, dibantu dua hakim anggota lainnya. Sementara dua terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Fileo Pistos Noija dan Marcel Hehanussa.

JPU dalam berkas dakwaannya menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada tahun 2014 lalu. Kala itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp.3,5 miliar lebih, yang bersumber dari dana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Sesuai kontrak, uang miliaran rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan penghubung antara Desa Koijabi dan Desa Balatan, di Kecamatan Aru Tengah Timur, dengan panjang 4000 meter.

Belakangan, proyek tersebut tidak dikerjakan selesai sesuai dengan kontrak. Sedangkan anggaran dicairkan kurang lebih 73 persen.

Berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa Salmon Gainau selaku ketua tim pelaksana kegiatan, tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Terdakwa mengetahui setiap uang masuk dan keluar, namun tidak didasarkan pada laporan hasil pekerjaan.
Sedangkan, terdakwa Daud Anthon Ubwarin selaku bendahara, tidak melaksakan tugas dan tupoksinya secara baik. Dimana dalam kontrak tidak ada jadwal pengiriman barang dari suplayer.

Proyek ini, lanjut JPU, barangnnya semua diadakan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam kontrak kerja.

Akibatnya, barang-bahan material berupa semen, papan dan lain-lain yang dibelanjakan pun rusak.

Terhadap perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 1 miliar lebih.

“Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang undang no 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana,” tandas JPU dalam berkas dakwannya.(SAD).

Comment