by

Nono: Penetapan PI 10 Persen Belum Final

Wakil Pimpinan DPD RI, Nono Sampono, mengatakan, skema 3:3:3:1 pembagian PI 10 persen jatah Provinsi Maluku dari hasil pengelolaan Blok Masela, belum final.

Skema 3:3:3:1 pembagian PI 10 persen jatah Provinsi Maluku, yakni, 3 persen untuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), 3 persen untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Maluku, serta 1 persen dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya di Maluku.

“Kalau ditanya rasional tidak KKT dapat tiga persen? Itukan masih menjadi pegangan sementara oleh pemerintah pusat. Angka itukan baru bersifat usulan sejak pemerintahan pa Ir. Said Assagaf. Inikan masih berproses dan belum final ya,” terang Nono, saat berkunjung ke KKT, Jumat (4/6).

Kunjungan Nono ke KKT dilakukan bersama Staf Ahli Mentri ESDM, serta Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Subagio.

Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau lahan pembangunan pipanisasi, di lokasi yang akan dibangun kilang LNG Blok Masela di Lermatang.

Menurut Nono, pemerintah pusat akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Maluku, Tanimbar dan MBD.

Semua pihak katanya, telah mengetahui kalau lokasi pembangunan proyek Blok Masela ada di KKT, sehingga akan mengalami semua dampak dari beroperasinya proyek itu. Sehingga idealnya, pembagian porsi PI 10 persen itu harus diperhitungkan dengan bijaksana.

“Dan saya akan perjuangkan ini. Kita harus ingatkan pempus, bahwa yang ada disini adalah proyek strategis nasional. Jangan anggap kita datang ke pusat untuk minta. Karena yang paling terdampak itu ada disini, masyarakat KKT,” pungkas Nono. (BTA)

Comment