by

Objek Lahan di Petuanan Lauran Sah Milik Resa Fordatkosu

Ambon, BLA- Setelah melalui proses banding di Pengadilan Tinggi Ambon, yang diajukan tergugat Resa Fordatkosu melalui tim kuasa hukumnya, Marten Fordatkosu dan Efradus Garlos Falirat melawan penggugat Jefry Yaran terkait objek sengketa lahan sebidang tanah yang terletak
di Desa Lauran, akhirnya di menangkan tergugat Resa Fordatkosu.

Kemenangan pihak tergugat ini langsung di buktikan melalui putusan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon atas pengajuan banding di atas lahan yang menjadi objek sengketa tepatnya di depan Kampus STIESA Saumlaki yang berada dalam petuanan Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kuasa hukum tergugat Marten Fordatkosu mengatakan, awalnya, dalam sidang perdata ini,Pengadilan Negeri Saumlaki, mengabulkan sebagian gugatan penggugat Jefry Yaran. Namun untuk diketahui, dalam putusan tersebut ketiga majelis hakim tidak sependapat atau terjadi dissenting opinion.

“Dalam amar putusan majelis hakim PN Saumlaki, No : 34/Pdt.G/2020/PN tanggal 18 Februari 2021. Mengabulkan gugatan sebagaian. Dari Putusan tersebut, terungkap sebuah fakta bahwa saat dilakukan musyawarah dalam rangka memutuskan perkara tersebut oleh Hakim, ternyata hakim tidak satu suara untuk mengabulkan gugatan penggugat, justru sebaliknya ada salah satu Hakim yang berpendapat lain. Terhadap hakim yang berpendapat lain ini dalam praktek peradilan biasanya dikenal dengan istilah “dissenting opinion”. Dan faktanya, kemenangan penggugat tidak sempurna di PN Saumlaki, ” ungkap Marten, Minggu (2/5).

Pengacara Kondang di Kota Ambon, Provinsi Maluku ini mengaku, dalam amar putusan di PT Ambon menyatakan, Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Febuari 2021 Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Saumlaki yang dimohonkan banding tersebut, dengan Mengadili Sendiri, yakni menolak gugatan Penggugat/terbanding untuk seluruhnya. Menghukum pengugat/terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150. Ribu.

” Dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang duluhnya memenangkan Jefry Yaran tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, maka secara hukum Jefry Yaran dinyatakan kalah telak di Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkaranya melawan Resa Fordatkosu,” tandas Marten.

Hal yang sama pun diungkapkan Efradus Garlos Falirat.
Kata Falirat, hakim pengadilan tinggi Ambon telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. “Saya yakin sungguh, majelis PT sudah menunjukan kapasitas, kredibilitas serta kualitas dari Hakim sehingga putusan banding ini memihak kepada orang yang benar pula. Tentu hal ini kita apresiasi Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang sudah memutuskan perkara ini melawan Jefry Yaran dengan seadil-adilnya, hal ini juga tidak terlepas dari dukungan doa dan pergumulan oleh Keluarga Besar Fordatkosu Falirat di Desa Latdalam bahwa Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang,” jelas Falirat.

Falirat mengaku, dari bukti-bukti yang dimasukan dalam memori banding, Fesa Fordatkosu, melalui kuasa hukumnya memasukan bukti-bukti yakni, bukti P-1 berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang di terbitkan oleh Kantor Desa Lauran dan Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Saksi Andreas Sikafir, yang pada pokoknya menyatakan Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut batal demi hukum. Pasalnya, berdasarkan bukti P1 dan P2 dari Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan keterangan saksi dari tergugat/pembanding yaitu Andreas Sikafir ditemukan fakta hukum bahwa, jual beli antara Penggugat dengan saksi Andreas Sikafir yaitu saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding di persidangan menyatakan bahwa ada menandatangani surat yang dibawa saudaranya Simon Sikafir kemudian surat tersebut dibawa Simon Sikafir kepada Penggugat/Terbanding sehingga tidak ada pertemuan antara Andreas Sikafir selaku penjual kepada Penggugat/Terbanding selaku pembeli.

“Selain itu, saksi Andreas Sikafir tidak pernah memberikan kuasa kepada Simon Sikafir untuk menerima atau mengambil uang. Dan juga saksi Andreas Sikafir tidak pernah menerima hasil penjualan tanah tersebut dan tanah yang dimiliki saksi Andreas Sikafir tidak seluas 1.520 m2 tetapi ukuran tanah dimiliki saksi Andreas Sikafir 40 m x 20 m artinya luasnya hanya 800 m2. Bukan saja itu, saksi Andreas Sikafir tidak pernah diundang Penggugat/Terbanding atau siapapun untuk ikut ukur tanah dalam pelepasan hak tersebut melalui Maria Fani Masella sebagai kepala Desa Lauran,” jelasnya.

Falirat melanjutkan, saksi Andreas Sikafir pernah ada masalah tanah kos-kosan dengan Yoseph Arwalembun kemudian masalah tersebut dibawa ke kantor desa untuk dibuat penyelesaian hasilnya adalah tanah yang saksi Andreas Sikafir dijual adalah 40m x 20m tapi pelepasan adalah 40m x 38m dan saksi Andreas Sikafir mengakui tanah yang dibangun kos-kosan ukuran 18m x 38m adalah milik Yoseph Arwalembun yang sejak tahun 1996 dijadikan kebun.

Selanjutnya, saksi Andreas Sikafir jadi saksi batas jual beli tanah milik Yoseph Arwalembun kepada Hendrika Masella tahun 2017.”Selian itu, ada bukti-bukti otentik lain yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim PT,” jelasnya.

Falirat menambahkan, berdasarkan uraian pertimbangan diatas tentang pasal 1320 Hukum Perdata dihubungkan dengan pasal 284 Rbg tentang alat bukti pengakuan dari Andreas Sikafir selaku pihak penjual yang membantah ukuran tanah yang dijualnya juga batas-batas tanah yang berbeda batas-batas antara gugatan dengan batas-batas saat dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa P1 dan P2 dari Penggugat adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum.

“Bahwa selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota Tingkat I yang melakukan disention opinion dan menyatakan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Februari 2021 Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN Sml yang dimohonkan banding harus ditolak untuk seluruhnya,” jelasnya.

Walau begitu, sebagai kuasa hukum dari pihak pembanding atau tergugat,Falirat tidak pernah mengintervensi bahwa dibatalkan putusan pengadilan Saumlaki tersebut oleh hakim PT Ambon merupakan akhir dari proses hukum, karena masih ada upaya hukum lain atau tingkat Kasasi. Hanya saja, sebagai masyarakat yang mendiami satu desa lebih baik segera membangun rekonsiliasi untuk mengakhiri polemik tersebut.

Karena lanjut dia, proses Kasasi di Mahkamah Agung tidak memeriksa ulang perkara, tetapi hanya melihat mengenai penerapan hukumnya. Itu biasa disebut Judex Juris. Berbeda dengan di Pengadilan Tinggi yang memeriksa ulang perkara yang biasa dikenal dengan istilah Judex Facty.

“Jadi saran saya mending pihak Jefry Yaran menerima putusan Pengadilan Tinggi Ambon saja dan melakukan rekonsiliasi dengan pihak Resa Fordatkosu, toh kita semua berasal dari satu Desa yaitu Desa Latdalam dan juga masih ada hubungan keluarga,” tandasnya.

Marten Fordatkosu menambahkan, maksud atau pengertian batal demi hukum dalam terminology hukum adalah bahwa perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan perbuatan hukum tersebut sama sekali. ” Dengan demikian begitu terhadap Surat Pelepasan Hak atas Tanah milik Jefry Yaran dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Jefry Yaran dengan Andreas Sikafir dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat Surat Pelepasan dan tidak pernah dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut sama sekali,” pungkas Marten.(SAD)

Comment