by

ODGJ Dipasung, Pemda Tual dan Aru Diam

beritakotaambon.com – Meski sudah ada larangan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kasus pemasungan ODGJ masih terjadi di Maluku. Bahkan pemasungan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Naasnya, kasus pemasungan ini sengaja dibiarkan pemerintah daerah setempat.

Sejak tahun 1977, pemerintah telah melarang tindakan pemasungan ODGJ, yang dituangkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa.

Anggota DPRD Maluku, Mumin Refra, sangat menyangkan kasus pemasungan terhadap empat ODGJ yang terjadi di Desa Tamedan, Kecamatan Dulla Utara, Desa Taar di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dan Desa Marlasi di Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepuluan Aru.

Anggota Komisi I DPRD ini mengatakan, kasus pemasungan itu ditemukan saat melakukan tugas pengawasan di dua kabupaten tersebut. Bahkan dia melihat kondisi keempat ODGJ yang telah dipasung keluarganya selama sembilan tahun.

Baca juga:
Wawali Ziarah ke TMP Kapaha

Pemasungan terhadap ODGJ itu, katanya, tanpa ada langkah-langka penanganan dari pemerintah kabupaten/kota setempat maupun Provinsi Maluku.

Terhadap kasus itu, Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Maluku ini mendesak, pemeritnah daerah setempat maupun provinsi, untuk segera mengambil langkah-langkah serius menangani keempat ODGJ yang dipasung itu. Agar secepatnya ditangani di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Nania, Ambon.

“Pemasungan ini kurang lebih sembilan tahun di Desa Temedan dan Taar, Kota Tual. Kemudian di Aru, juga sama. Ini pemasungan yang sudah bertahun-tahun. Karena itu, saya minta ke pemerintah kabupaten kota, kabupaten dan provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial lebih intens mencari solusi yang tepat dalam menangani kasus ODGJ yang dipasung,” tegas Refra.

Sebagai wakil rakyat, Dirinya berjanji akan mendorong pemerintah untuk bisa anggarkan penanganan kasus ODGJ yang dipasung, sehingga kondisi mereka bisa lebih baik.

Menurutnya, meskipun secara psikologis mengalami gangguan, namun sebagai warga negara, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari pemerintah dalam proses penyembuhan.

“Kita akan mendorong dan mensupport. Kita juga akan panggil Dinsos untuk bertanggungjawab atas persoalan ini, untuk nantinya bisa diangkut dari daerah asalnya ke RSKD Nania Ambon. Agar mendapat penanganan intens. Sehingga ini perlu dianggarankan, agar hak-hak mereka sebagai warga negara bisa diterima,” tukasnya.

Ia menambahkan, pemasungan itu dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing. Alasannya, mencegah hal-hal yang dapat mengganggu keamanan masyarakat, akibat ulah ODGJ. Maka solusinya dengan cara dipasung. (RHM)

Baca juga: Kasus Jalan Lingkar Wokam Terus Bergulir

Comment