by

OPD Dinilai Tidak Serius Bantu Bupati

beritakotaambon.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Noaf Rumauw, menilai, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT tidak serius membantu mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Ketidakseriusan itu ditunjukkan para pimpinan OPD tersebut, saat rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan bersama antara DPRD dengan bupati, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SBT periode 2021-2026, Selasa (23/11) lalu.

Menurut Noaf, paripurna persetujuan RPJMD itu seharusnya diikuti oleh semua pimpinan OPD, karena terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas-Idrus Rumalutur.

“Mereka harus hadir, biar tahu betul. Pimpinan OPD harus hadir dan bertanggungjawab,” ucap Noaf.

Diketahui, sebelumnya Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, telah mengkonfirmasikan kalau dia tidak dapat menghadiri paripurna tersebut, karena memiliki tugas penting yang harus diselesaikan.

Hasil konfirmasi tersebut disetujui oleh pimpinan bersama anggota fraksi yang ada di DPRD SBT, Kata Noaf, namun dengan syarat, paripurna itu harus dihadiri oleh Wakil Bupati SBT bersama pimpinan OPD.

“Hasil komunikasi fraksi-fraksi bersepakat untuk bupati hadir. Tapi karena ada urusan lain yang harus diselesaikan bupati, bupati sampaikan ini ke pimpinan untuk menyampaikan ke teman-teman fraksi dan mereka memaklumi soal itu. Catatannya, wakil bupati hadir, tapi lengkap dengan pimpinan OPD. Itu permintaan semua fraksi-fraksi,” ungkap Noaf.

Namun kenyataannya, lanjutnya, tidak semua pimpinan OPD menghadiri paripurna tersebut. “Jadi kesimpulan sementara, mereka ini tidak menunjukkan niat keseriusan. Kalau bupati tidak ada, kan mereka datang mau-mau mereka. Ini sebenarnya tidak boleh, menjadi aparatur menjadi staf yang baik tidak boleh seperti itu, harus bekerja baik agar dinilai bagus,” terang Noaf.

Noaf menambahkan, dari sejumlah pimpinan OPD, terdapat tiga pimpinan OPD yang ketidakhadiran mereka dimaklumi pimpinan dan anggota fraksi, karena telah dikonfirmasi oleh bupati. Namun pimpinan OPD yang lain, wajib hadir.

“Jadi tiga orang ini dalam hal melaksanakan tugas penting yang diperintahkan oleh bupati. Meraka itu, Sekda, Kabag Ortala dan Kadis Pariwisata. Itu sudah dimaklumi teman-teman di DPRD. Kalau lain, harus hadir lengkap,” tandasnya.(SOF)

Comment