by

Operasional Armada Perintis Dihentikan

AMBON-BKA, Dirjen Perhubungan meminta PT Pelni Cabang Ambon, menghentikan sementara pengoperasian tujuh armada kapal perintis, yang melayani pulau-pulau di Maluku.

Penghentian sementara pengoperasian kapal perintis tersebut, dilakukan seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Manager Operasi PT Pelni Cabang Ambon, Muhamad Assagaff, mengungkapkan, tujuh armada perintis itu akan kembali beroperasi, saat PPKM dicabut di Kota Ambon.

“Bukan Pelni, tapi lewat surat edaran dari Dirjen Perhubungan, yang memerintahkan untuk menyetop sementara operasional khusus untuk kapal perintis saja. Kapal Pelni yang lain tetap beroperasi,” ujar Assagaff, Minggu (1/8).

Baca: Lagi, Ambon Raih Kota Layak Anak

Seperti diketahui, Pelni Ambon sejak 8 hingga 21 Juli yang kemudian diperpanjang lagi 26 Juli hingga 8 Agustus 2021, sudah tidak lagi mengoperasikan lima armada kapal perintis hingga akhir batas PPKM diberlakukan. Kelima kapal tersebut, yakni, KM Sabuk Nusantara (Sanus) 103, KM Sanus 106, KM Sanus 107, KM Sanus 87, dan KM Sanus 71.

Ia menjelaskan, penghentian sementara pelayaran kapal perintis itu berdasarkan keputusan manajemen Pelni Pusat, sesuai edaran Dijen Perhubungan. Pelni Ambon hanya pelaksana atau operator.

Penyebab utama penghentian tersebut, katanya, karena terbentur aturan PPKM. Sebab beberapa pelabuhan di daerah yang disinggahi kapal perintis untuk mengangkut dan menurunkan penumpang, belum dilengkapi dengan beberapa prasarana pendukung terkait persyaratan pemberlakukan PPKM.

“Jadi misalnya, satu kapal perintis menyinggahi Pelabuhan Moa atau Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya, atau daerah terpencil lainnya di Maluku, sudah pasti masyarakat banyak yang belum memiliki surat vaksin atau antigen, karena memang belum terjangkau di daerah itu,” katanya.

Ia mengatakan, calon penumpang di daerah-daerah rute kapal perintis yang mau berangkat sulit untuk dilayani untuk pembelian tiket, sebab mereka hanya memiliki surat keterangan dari perangkat desa setempat. Sehingga sudah pasti tidak diterima, sebab tidak sesuai dengan syarat berpergian selama pemberlakuan PPKM.

Meskipun akuinya, banyak calon penumpang yang datang menanyakan jadwal pelayaran kapal perintis, terutama untuk jalur Maluku Tenggara (Malra) sampai Maluku Barat Daya (MBD).

“Agar tidak menjadi masalah atau keributan antara petugas PT Pelni atau kru kapal dengan masyarakat calon penumpang atas diberlakukan PPKM, maka masyarakat diminta menunggu hingga selesai PPKM, baru seterusnya kapal bisa kembali beroperasi lagi. Itupun tergantung pusat,” pungkasnya. (RHM)

Comment