by

Orno Dipastikan Kena Sanksi Partai

Ambon, BKA- Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno, yang merupakan kader PDI-Perjuangan Maluku dipastikan dikenai sanksi oleh partainya, karena dinilai telah mengkhianti keputusan partai.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, yang juga Bendahara DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku, menegaskan, jika ada kader yang melanggar aturan partai, otomatis akan memperoleh sanksi.

“Masalah pak Barnabas Orno sudah disampaikan beberapa kali oleh pimpinan partai, baik Ketua DPD Murad Ismail ataupun Sekretaris DPD Edwin Adrian Huwae, Wakil Ketua Bapilu Benhur Watubun, dan saya sendiri sudah menyampaikan beberapa kali ke publik, bahwa PDI-Perjuangan tidak kenal main dua kaki. Dari dulu sampai sekarang dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, satu kali rekomendasi dikeluarkan, maka kakak, adik, istri, kaluarga, berkewajiban untuk memenangkan calon yang diusung PDI-Perjuangan. Jika ada yang melanggar aturan, maka otomatis akan memperoleh sanksi partai,” tegas Wattimury, Sabtu (11/12).

Untuk itu, selaku kader partai yang mengantongi kartu anggota PDI-Perjuangan, seharusnya sudah menjadi tanggungjawab Barnabas Orno untuk memenangkan Pilkada di empat kabupaten itu. Namun
kenyataannya, dia mengambil langkah berbeda dari yang telah ditetapkan oleh DPP PDI-Perjuangan.

Dia tetap mendukung pasangan calon diluar rekomendasi PDI-Perjuangan. Berbagai bukti itu telah dikumpulkan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten MBD, sejak sebelum memasuki masa kampanye hingga masa kampanye.

Langkah Orno itu, ungkap Wattimury, sudah diingatkan oleh teman-teman kader partai. Bahkan dia sendiri tahu betul aturan partai tentang pemecatan terhadap orang yang tidak melaksanakan keputusan DPP Partai.

Sehingga, kata Wattimury, berbagai bukti pembangkangan Orno terhadap putusan DPP pada Pilkada MBD yang telah dikumpulkan, akan dijadikan dasar bagi laporan DPD pada DPP. Selanjutnya DPP yang akan mengkaji sampai pada persidangan di Makamah Partai.

“Dalam pelanggarannya (Orno) akan menjadi putusan Mahkama Partai untuk memutuskan, bentuk sanksi apa yang diberikan kepada Barnabas Orno. Apakah itu peringatan, pemecatan. Ini menjadi keweanangan DPP. Yang pasti adalah DPD telah melaksanakan tugasnya untuk mengusulkan kepada DPP, melihat persoalan yang dilakukan Barnabas Orno dan bagaimana sanksi yang diberikan,” jelas Wattimury.

Sebagai kader partai, Orno mestinya legowo terhadap keputusan partai. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Orno, tapi berlaku bagi seluruh kader PDI-Perjuangan. Sehingga, jika ada Anggota DPRD yang merupakan kader PDI Perjuangan kedapatan melaksanakan kegiatan politik mendukung calon yang diluar rekomendasi DPP, maka akan tetap diberi sanksi tegas.

“Jadi bukan hanya Orno, tetapi siapa saja kader partai maupun Anggota DPRD dari PDI-Perjuangan yang melanggar tetap akan diberi sanksi tegas,” pungkas Wattimury.(RHM)

Comment