by

Pansus Covid-19 DPRD MBD Geram, Honorarium Pengamanan Karantina Tidak Jelas

Ambon, BKA- Saling lempar tanggung jawab antara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten MBD dengan Satuan Polisi Pamong Praja, terkait penyaluran dana honorarium petugas pengamanan tempat karantina, membuat Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten MBD geram.

Saling lempar tanggung jawab itu terjadi pada rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten MBD, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK RI berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Dana Covid-19 tahun 2020, Rabu(7/4).

Ketua Pansus Covid-19 MBD, Corneles Lokwatty, mengungkapkan, petugas pengamanan tempat karantina dibagi pada tiga lokasi, yakni, di Mes Pemda, Penginapan Scorpion dan Perumahan Dokter. Sistim pembayarannya dihitung berdasarkan masa kerja.

“Untuk dua lokasi, yakni, Penginapan Scorpion dan Perumahan Dokter, pembayarannya sesuai dengan hari kerja, yakni, 21 dan 51 hari. Sementara untuk Mes Pemda, dibayar sesuai dengan jumlah shift, yakni 22 kali, dengan rata-rata per satu anggota sebesar Rp 100.000,” jelasnya.

Tapi yang terjadi, hingga saat ini, katanya, beberapa petugas pengamanan tempat karantina belum menerima honor. Padahal pada daftar pembayaran honorarium Satgas Covid-19 MBD, seluruh petugas telah menerima dan ditandatangani oleh masing-masing petugas maupun pihak Satgas Covid-19.

Ketika dikonfirmasi secara terpisah oleh Pansus Covid-19 MBD, ada tanggapan yang berbeda. Berdasarkan pernyataan Plt Kasat Pol PP MBD, Paulus Darkay, kalau pembayaran honorarium petugas keamanan dilakukan secara langsung oleh Satgas Covid-19. Namun sebelumnya, Satgas Covid-19, menyampaiakn, pembayaran honorarium dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam Satgas.

“Ada kejanggalan yang kami temukan disini. Bagaimana tidak. Sebelumnya menurut hasil koordinasi Pansus kepada Satgas Covid-19, bahwa seluruh pembayaran honorarium ataupun insentif dilakukan oleh masing-masing OPD. Dengan kata lain, dana tersebut diserahkan ke OPD, baru kemudian dibayar ke petugas yang mewakili masing-masing OPD. Akan tetapi dari hasil rapat dengar pendapat hari ini, ada informasi baru yang kami terima, yakni, khusus untuk honorarium petugas pengamanan, dananya tidak diserahkan ke pihak Satpol PP. Tapi dicairkan langsung oleh pihak Satgas ke masing-masing anggota yang terlibat, tanpa melalui jalur bank atau pembayaran tunai,” jelasnya.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, hari ini, Pansus Covid-19, akan kembali memanggil Satgas Covid-19 dan Satpol PP untuk duduk bersama, guna mendapatkan keterangan resmi terkait aliran dana tersebut.

Apalagi, lanjutnya, laporan pertanggungjawaban Satgas Covid-19 telah melampirkan bukti pembayaran honorarium petugas pengamanan bulan November maupun bulan Desember tahun 2020, yang telah ditandatangi sebesar Rp 26.500.000.

Pansus Covid-19, kata Lokwatty, tidak akan tinggal diam terhadap persoalan Dana Covid-19, karena hal ini sudah menjadi temuan BPK melalui hasil Laporan Pemeriksaan. Sehingga Pansus akan memastikan arus aliran dana Covid-19 tahun 2020 tepat sasaran.

Sebelumnya, persoalan yang sama pun didapati pada tenaga kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan hingga saat ini belum mendapatkan haknya.

Namun untuk tenaga kesehatan, pansus telah menemukan titik persoalannya. Untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dilakuakan melalui pihak ke tiga, yakni BRI.

Berdasarkan hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan MBD dan BRI Cabang Tiakur, persoalannya ada pada nomor rekening penerima yang bermasalah. Sehingga anggaran yang telah disalurkan oleh BRI Cabang Tiakur hingga kini masih belum diterima.(GEM)

Comment