by

Para Koruptor ADD Karlutukara 3 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis tiga terdakwa kasus penyalahgunaan ADD dan DD Desa Karlutukara., Kabupaten Maluku Tengah, dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Vonis majelis hakim tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ronny Felix Wuisan Cs, yang dihadiri oleh ketiga terdakwa yang didampingi kuasa hukum mereka, Herbeth Dadiara, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Malteng, Rian Lopulalan, Senin (10/5).

Tiga terdakwa yang divonis bersalah, yakni, manta Kepala Desa Karlutukara Matheos Erbabley, Bendahara Hengky Aliputy, dan Sekertaris Hengky Rumawagtine.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan, ketiga terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsider, sebagaimana terbukti melanggar pasal 3, jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta memjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa agar dipenjara selama tiga tahun, dipotong masa tahanan,” ujar Ketua Majelis Hakim.

Selain pidana badan, ketiga terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan. Serta dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk masing-masing, dengan jumlah bervariasi.

Yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan dipersidangan. Sedangkan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Setelah mendengar vonis terdakwa, kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum mengatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut JPU Kejari Malteng dengan tuntutan penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan.

Jaksa juga menjerat terdakwa bersalah melangggar pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

JPU menjelaskan, Matheos Erbabley yang merupakan mantan Kepala Desa Karlutukura bersama Sekdes Hengky Rumawagtine dan Bendahara Theo Hengky Aliputy, didakwa memperkaya diri sendiri menggunakan DD-ADD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 215 juta.

Mereka didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan DD dan ADD tanpa didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan atau pengadaan barang, dan nilainya tidak sesuai dengan realisasi harga, serta tidak sesuai anggaran pendapatan belanja Negeri Karlutukara.

Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan, pada pertengahan bulan Juni 2015, Desa Karlutukara mendapatkan ADD sebesar Rp 87,7 juta dan DD Rp 271 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 360 juta.

Selanjutnya pada tahun 2016, Karlutukara kembali mendapatkan DD sebesar Rp 608 juta dan ADD Rp 102 juta, sehingga totalnya sebesar Rp 711 juta, yang dicairkan secara bertahap.

Pada tahun 2015, uang dicairkan sebanyak tiga tahap, masing-masing 40 persen tahap pertama dan kedua, sedangkan tahap ketiga 20 persen. Sementara di tahun 2016, penyaluran DD dilakukan dua tahap, yakni, tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

Terdakwa Matheos secara sepihak mencairkan dana desa tanpa melibatkan badan saniri negeri, padahal dana desa harus dilakukan sesuai dengan permusyawaratan.
Hal itu diketahui, karena pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada berita acara musyawarah antara pejabat pemerintahan negeri dan perangkat saniri negeri Karlutukara, Kecamatan Seram Utara Barat.

Para terdakwa beralasan, kalau mereka belum mempercayai kepala seksi dari masing-masing bidang untuk mengelola DD, sehingga hanya bendahara dan sekretaris yang diperintahkan untuk mengelola dana tersebut, untuk dibelanjakan berbagai kegiatan.(SAD).

Comment