by

Paripurna LKPJ Walikota Diwarnai Interupsi

Ambon, BKA- Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020, diwarnai interupsi dari tiga fraksi di DPRD Kota Ambon, Selasa (6/4).

Salah satu interupsi yang paling ditekan, yakni, mendesak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, segera mengaktifkan beberapa pejabat eselon II yang masih dinonaktifkan.

Ada tiga fraksi yang melakukan interupsi disela-sela paripurna penyampaian LKPJ walikota kepada DPRD Kota Ambon. Diantaranya Fraksi Gerindra, Fraksi PDI-Perjuangan dan Fraksi PKB.

Selain itu, walikota juga diminta hadir dalam setiap rapat paripurna bersama DPRD. Jangan lagi melakukan rapat paripurna secara virtual, termasuk paripurna penetapan LKPJ walikota nanti setelah pembahasan.

Tiga Fraksi ini menilai, Walikota Ambon selama ini sengaja menonaktifkan sejumlah pejabat tersebut sejak tahun 2018 lalu. Padahal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi kepada walikota, untuk segera mengaktifkan kembali sejumlah pejabat tersebut.

Parahnya, rekomendasi KASN justru diabaikan, sehingga beberapa pejabat tersebut, hingga kini masih dinonjobkan dari jabatan yang ada.

“Ini menjadi catatan kritis untuk kesekian kalinya lewat pansus yang pernah dibentuk tahun 2018 lalu di DPRD. Bahkan kita telah mengeluarkan beberapa rekomendasi dan diiyakan oleh walikota sendiri. Faktanya, dalam perjalanannya masih dilakukan sebuah kebijakan yang menabrak rekomendasi KASN 532, yang harus mengembalikan posisi non job, baru dilakukan uji kelayakan bagi perekrutan OPD. Kenapa sampai kini tidak dilakukan, artinya walikota sengaja biarkan ini terjadi,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw, kepada wartawan usai paripurna penyerahan LKPJ Walikota tahun 2020 secara virtual, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (6/4).

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang saat itu masih dijabat oleh Tjahjo Kumolo, yang datang ke Kota Ambon untuk memimpin Upacara HUT Damkar di kota Ambon tanggal 1 Maret 2018 lalu, telah menyampaikan hal yang sama kepada walikota untuk segera mengaktifkan kembali sejumlah pejabat tersebut. Hanya saja hal itu tidak direspon oleh walikota.

“Pak Mendagri waktu zaman pak Tjahjo Kumolo sudah sampaikan itu, tapi juga tidak direspon. Tidak ada goodwillnya. Maka itu Fraksi PDIP bersikap karena kepentingan orang banyak untuk menata pemerintahan yang ada. Mereka yang di nonjobkan itu, karena efek Pilkada dan belum move on. Padahal mereka punya kompetensi dalam memberikan kontribusi bagi penatakelola Pemkot,” sebutnya.

Ia menambahkan, dari sejumlah pelantikan sejumlah pejabat pratama dan beberapa pejabat lainnya, baru satu orang yang diaktifkan kembali dalam pelantikan baru-baru ini. Dan masih ada beberapa pejabat lainnya yang belum diangkat kembali untuk ditempatkan di sejumlah jabatan yang ada.

“Masih tersisa pak Pit Saimima (mantan Kadishub), Hendrik Sopacua dan lainya. Dan yang baru dikembalikan yang saya tahu baru pak Yopi Selano. Kalau pak Deni Lelapory tidak lagi karena sudah di provinsi. Maka itu kita minta keseriusan dari walikota. Mereka ini punya kesalahan apa ? apakah mereka korupsi ? Bahwa keberpihakan itu juga ada ketika zaman itu, bagi ASN yang berpihak kepada walikota. Padahal, amanat 532 rekomendasi KASN jelas, wajib dikembalikan. Tapi sampai sekarang tidak ada,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mewakili Fraksi Gerindra menyebutkan, perombakan birokrasi yang dilakukan belakangan ini oleh Walikota Ambon, harusnya bisa mengembalikan seluruh pejabat eselon II yang sebelumnya dinonjobkan dari jabatan.

Sehingga lewat interupsi yang disampaikan Fraksi Gerindra, untuk mengingatkan kembali walikota terhadap posisi dari sejumlah pejabat tersebut.

“Saya kira interupsi dari tiga fraksi tadi (kemarin) untuk ingatkan walikota. Kepentingan DPRD, agar roda birokrasi sehat. Kan masih ada beberapa yang masih non job. Dengan adanya interupsi tadi, kami harap perombakan berikut bisa dilakukan. Kan sisa sekitar 6 yang masih kosong, eselon II. Kalau bisa ada tempat bagi yang nonjobn terutama,pejabat tinggi pratama itu dikembalikan. Mau jadi kadis atau apa, itu kebijakan walikota. Yang penting mereka dikembalikan ke posisi eselon,” terang Latupono.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menilai, kebijakan tersebut ada pada walikota. Sehingga dengan sisa masa jabatan yang ada, walikota bisa mengembalikan seluruh ASN yang telah dinonjobkan sebelumnya.

Sebab, lanjut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon di tahun 2020 lalu, hanya mencapai sekitar 62 persen. Maka tugas walikota harusnya mengembalikan seluruh jabatan yang ada, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya dinas pengumpul bisa lebih maksimal dalam mencapai target PAD.

“Maka itu, tugas walikota melihat mereka ini, eselon II yang punya kualitas. Terutama pada dinas penumpul pajak dan retrusibi daerah, agar capaian pendapatan bisa maksimal. Dan dengan kondisi Covid ini, apalagi ada refocusing, ini menjadi problem bagi DPRD. Maka perlu diseriusi, menyikapi ini agar target kinerja sesuai visi misi terealisasi,” pesan Latupono. (UPE)

Comment