by

Paripurna RPJMD Ditunda

beritakotaambon.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menunda rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan bersama antara DPRD dengan bupati, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SBT periode 2021-2026.

Wakil Ketua DPRD SBT, Ahmad Voth, memilih menunda rapat paripurna itu karena ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada paripurna itu.

Sesuai pantauan BeritaKota Ambon di arena paripurna, Selasa (23/11), pelaksanaan paripurna diawali dengan berbagai interupsi yang dilayangkan sejumlah fraksi, terkait ketidakhadrian sejumlah pimpinan OPD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, mengungkapkan, ketidakhadiran pimpinan OPD tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau.

Untuk itu, dia langsung melayangkan protes terhadap pimpinan sidang, serta meminta pimpinan sidang untuk menutup paripurna tersebut.

“Kita pahami, bupati tidak hadir karena ada hajat satu dan lain hal. Bupati merekomendasikan kepada saudara wakil bupati untuk hadir, tetapi fraksi-fraksi telah memutuskan kita terima, tetapi seluruh pimpinan OPD harus hadir, tanpa kecuali. Kan yang bupati izin hanya tiga orang, sebagaimana informasi pimpinan itu hanya Kadis Pariwisata, Kabag Ortala dan Sekda,” ucap Yanlua.

Ditambahkan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD SBT, Husein Kelilauw, menyampaikan, agar Wakil Bupati SBT, Idris Rumalutur, dapat melihat kondisi yang ada dan melaporkan ke bupati, untuk secepatnya pimpinan OPD yang tidak hadir pada paripurna itu untuk dievaluasi.

Kelilauw menilai, pimpinan OPD yang tidak hadir pada paripurna itu dinilai telah menghambat jalannya pemerintahan.

“Atas nama fraksi Golkar, meminta agar pimpinan OPD ini segera dievaluasi, bila perlu di non-job-kan,” tegasnya.

Protes senada muncul dari Ketua Fraksi PDN, Moh Anzar Wattimena. Dirinya meminta wakil bupati untuk menyampaikan kepada bupati, agar OPD yang tidak hadir ini diberikan sanksi tegas, bila perlu dievaluasi dan di non-job-kan. Karena mereka dinilai menghalangi pembahasan RPJMD.

“Kami dari fraksi PDN, menyampaikan bahwa sesuai izin bupati ke pimpinan DPRD, itu hanya tiga orang OPD, Sekda, Kadis Pariwisata dan Kabag Ortala. Jadi yang lain itu harus hadir,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD SBT, Hasan Day, juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyesali sikap malas yang ditunjukkan pimpinan OPD yang tidak hadir di paripurna itu.

Padahal kehadiran mereka di paripurna tersebut, katanya, telah diperintahkan bupati. “Kesepakatan kita, pak bupati boleh tidak hadir, tapi pak bupati sendiri menyampaikan kepada pimpinan bahwa dipastikan seluruh pimpinan OPD itu hadir. Paripurna ini ditunda, ditutup dulu pimpinan, karena masih banyak OPD tidak hadir,” tegasnya.

Karena banyak protes yang disampaikan pimpinan fraksi di DPRD SBT, seraya meminta agar paripurna tersebut untuk ditunda, maka pimpinan sidang langsung menyampaikan kepada pimpinan OPD yang hadir kalau rapat paripurna akan dilanjutkan pada 25 November, hari ini.

“Karena ini pandangan akhir fraksi-fraksi, dan telah bersepakat sesuai dengan hasil konsensus, bahwa paripurna ini tidak bisa kita lanjutkan. Maka sesuai dengan informasi yang disampaikan pimpinan DPRD tadi, bahwa rapat dilanjutkan di hari Kamis. Demikian, rapat ini tidak bisa dapat kita lanjutkan dan rapat ini saya nyatakan ditutup,” pungkas Voth. (SOF)

Comment