by

Paslon Ajaib di Laporkan ke Bawaslu

Ambon, BKA- Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel), Hadji Ali-Zainudin Booy (Ajaib), dilaporkan oleh salah satu warga ke Bawaslu Bursel, Rabu (12/11).

Paslon tersebut dilaporkan karena dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madan, berupa pembagian 20 Kg beras kepada sejumlah Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut yang dilakukan oleh Labani IKKST, dengan imbalan untuk mencoblos paslon Ajaib pada 9 Desember mendatang.

Laporan ke Bawaslu Bursel itu dilakukan oleh La Ode Haris, yang juga merupakan warga Desa Pasir Putih, yang kebetulan juga mendapat bantuan beras 20 Kg dari Labani IKKST yang merupakan tim sukses Paslon Ajaib.

“Labani IKKST kasih katong (kami) beras, tapi ada perjanjian. Lalu beta (saya) tanya, apa itu perjanjiannya? Lalu dong (mereka) sampaikan dari tim Paslon Ajaib. Kalau bapak sudah terimah beras dari katong (kami), bapak dan bapak punya keluarga harus pilih Katong punya pasangan Calon Bupati Bursel, Hj Ali -Zainuddin Booy. Mau kasih uang atau beras, di Pilkada akan dikenakan sanksi pidana, sebab pembagian sembako menjadi salah satu bagian dari politik uang,” tegas Haris.

Menurutnya, sampai saat ini dirinya belum memiliki pilihan yang tepat untuk mendukung salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten itu.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bursel, Umar Alkatiri, mengatakan, pelanggaran atau sangsi pidana tercantum dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut ditulis, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36 sampai 72 bulan dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar.

Selain itu, jelas Umar, pemilih yang dengan sengaja menerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Dan itu tercantum dalam Pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

“Kepada penerima juga sama. Jadi sebenarnya, penerima itu juga tidak aman. Harus menolak karena anda terancam potensi pidana juga,” ucapnya.

Paslon yang terbukti melakukan politik uang juga bisa dibatalkan sebagai peserta Pilkada, sesuai Pasal 73 ayat 2 UU tersebut.

“Bagi pasangan calon, kalau Bawaslu berhasil membuktikan yang bersangkutan memang melakukan politik uang, maka bisa dianulir, didiskualifikasi. Jadi memang berat sekali sanksinya,” terang Alkatiri.

Politik uang, lanjutnya, bukan hanya dilakukan dengan pembagian sembako. Bazar atau menawarkan harga sembako yang sangat murah, juga bisa dikategorikan sebagai politik uang.

“Ini kita lakukan sesuai ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan,” jelasnya.

Ia juga mengaku, kalau sudah menerima dan sudah tuangkan laporan La Ode Haris itu dalam formulir A1, yang merupakan laporan pelanggaran pemilu yang di tandatangani oleh pelapor.

Selain itu, Bawaslu juga sudah memberikan formolir A3 sebagai tanda bukti pelaporan, agar Bawaslu bisa melakukan kajian awal selama 2 hari, membuat kajian awal, 1 hari menyampaikan ke pelapor tentang keterpenuhan syarat formal dan materiil, dan 2 hari untuk pelapor menyampaikan kekurangan syarat formal dan materiil(BKA-4/RHM)

Comment