by

PDIP Ancam Penyebar Video Gubernur

Ambon, BKA- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Maluku mengecam penyebaran video hoax Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Media Sosial (Medsos).

Terhadap itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDI-P Maluku, Robert Tutuhatunewa, menegaskan, akan memproses hukum pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja membagikan video tersebut.

Menurut Tutuhatunewa, hal itu perlu dilakukan DPD PDI-P. Sebab selain sebagai Gubernur Maluku, Murad Isamil juga merupakan Ketua DPD PDI Maluku.

Untuk itu, PDI-P bersikap, kalau postingan video tentang Gubernur Maluku yang diviralkan melalui medsos merupakan tindakan yang sangat tidak beretika, karena yang bersangkutan dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan, atau dengan sengaja membuat agar dapat diaksesnya informasi elektronik itu dengan tujuan penghinaan dan pencemaran nama baik Gubernur Maluku. Sehingga dampaknya dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu, yang dilakukan secara kelompok masyarakat dengan Gubernur Maluku.

“Secara internal, DPD PDI-P Maluku juga telah mengikuti dengan cermat postingan Video tentang Gubernur Maluku yang notabene adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, yang dilakukan Oleh oknum tertentu melalui media sosial dan kemudian menjadi viral. Itu dipandang perlu, karena ada upaya
dari oknum atau kelompok tertentu yang sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas Gubernur Maluku di
masyarakat, sehingga perlu disikapi secara internal partai PDI-P itu sendiri,” ungkapnya, Jumat (7/5).

Selain itu, video yang diposting tersebut tidak utuh dan hanya potongan tertentu, agar sesuai dengan tujuan pihak yang memposting video tersebut.

Yang sebenarnya, terang Tutuhatunewa, bila video itu ditonton secara utuh, maka menceritakan tentang sikap Gubernur Maluku yang merasa dihalang-halangi oleh pasukan Protokol Istana, karena melarang mobil Gubenur Maluku untuk tidak boleh mendekat ke mobil Presiden Joko Widodo yang saat itu sedang berhenti sejenak di Desa Passo, setalah mengunjungi korban gempa di Desa Tulehu pada 2019 lalu.

Akibat video tersebut telah diedit atau dipotong, maka video yang ditampilkan seolah-olah Gubernur Maluku sedang memarahi masyarakat.

Untuk itu, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk tidak lagi terpengaruh dengan postingan tersebut, yang semata-mata bertujuan untuk menarik masuk masyarakat kedalam settingan kepentingan pihak pemosting video.

Untuk itu, PDI Perjuangan meminta masyarakat untuk turut membagikan atau mentransmisikan video tersebut melalui media sosial. Karena bila hal tersebut dilakukan, maka akan berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27, dan Pasal 28.

“DPD PDI Perjuangan Maluku mengajak semua masyarakat, untuk mari kita bersama-sama saling mendukung untuk memberi perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan di Maluku, dan senantiasa berusaha menahan diri terhadap provokasi-provokasi yang dilakukan melalui media sosial, hanya dengan maksud untuk menjatuhkan kredibilitas Gubernur Maluku,” pungkas Tutuhatunewa.(RHM)

Comment