by

Pedagang Diintimidasi, DPRD Tinjau Pasar Mardika

Ambon, BKA- Mendapat laporan adanya dugaan intimidasi terhadap para pedagang, Komisi III DPRD Kota Ambon langsung meninjau kawasan Pasar Mardika, Ambon, Kamis (11/6).

Tinjauan tersebut untuk mendengar langsung keluhan dari para pedagang yang mengaku diintimidasi, saat dilakukan penutupan lapak pasca pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor 16 tahun 2020 selama 14 hari.

“Komisi III telah menerima keluhan pedagang pasar, terkait adanya intimidasi kepada mereka saat penertiban pasar pada waktu kemarin. Kita sepakat on the spot ke lapangan untuk melihat kondisi pasar dan mendengar keluhan langsung dari para pedagang,” ungkap Koordinator Komisi III DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, kepada wartawan di pasar Mardika, Kamis (11/6).

Tinjauan yang melibatkan sejumlah anggota Komisi III itu, akan menjadi bahan referensi untuk memanggil pihak Satpol PP Kota Ambon hari ini. Guna mempertanyakan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap para pedagang sejak pemberlakuan PKM pada Senin (8/6) kemarin.

“Apapun kebijakan pemerintah, sah-sah saja. Tapi cara-cara yang persuasif dan tidak manusiawi, itu harus dihindari. Karena mereka ini rakyat yang membayar pajak dan retribusi, untuk membayar gaji-gaji Satpol PP,” kesalnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini menilai, jika pihak Satpol PP yang diberi tanggung jawab untuk menertibkan para pedagang harus dengan cara elegan, agar tidak melukai hati rakyat, khususnya para pedagang.

“Apakah ada mafia? Yang namanya pasar kota tidak tahu siapa yang berbuat curang dan sebagainya. Memang selama ini tidak diikuti, tapi bagi kami, relokasi pasar harus dibuat skenario yang baik serta melibatkan semua unsur,” tegasnya.

Latupono mengaku, cukup kaget dengan skenario penertiban yang dilakukan terhadap pedagang. Sehingga menurut dia, harus didudukan bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD.

“Kita harus duduk bersama dan bicarakan seluruh dampak akibat rolokasi ini. Karena untuk mengatur orang banyak pasti ada dampak yang timbul dari relokasi pasar,” ucapnya.

Ia juga membeberkan hasil tinjauan tersebut, bahwa ada skenario pemindahan terhadap para pedagang sayur di pasar Mardika ke pasar Transit Passo, kecamatan Baguala. Sementara pasar ikan tetap pada tempatnya.

“Logikanya sederhana. Ketika orang mau beli ikan di pasar Mardika, maka harus pergi dulu ke Passo untuk beli sayur. Ini namanya menyulitkan masyarakat,” cetusnya.

Sehingga hasil tinjauan yang dilakukan, akan dibicarakan kembali dengan Pemerintah Kota Ambon. Sehingga rencana relokasi betul-betul aman dan tidak merugikan para pedagang maupun masyarakat selaku pembeli.

“Dengan relokasi ini pedagangan dibatasi. Sedangkan mereka harus menghidupi keluarganya di rumah. Maka kita akan undang pemerintah untuk bicarakan cara dan penindakan yang tidak manusiawi,” ujar dia.

Sekretaris DPC Gerindra kota Ambon ini menambhakan, anggaran yang dikucurkan untuk proses relokasi maupun rencana revitalisasi pasar Mardika sangat besar.

Dan jika ada yang main-main dengan anggaran tersebut, maka DPRD akan melayangkan rekomendasi politik kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy agar menonaktifkan Kasat Pol PP.

“Jangan bekerja menggangu kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang sudah baik ini,” pesan Latupono.

Disinggung soal waktu berjualan pedagang, Ia berharap, ada kebijakan dari Pemerintah Kota untuk memperpanjang batas berjualan hingga pukul 18.00 WIT.

“Kita akan minta perpanjangan waktu operasional dari jam 4 ke jam 6 sore. Karena tidak matching transportasi dibatasi sampai dengan jam 9 malam, sementara pedagang sampai jam 4 sore dan tidak konek. Kalau dimungkinkan sampai jam 6 sore saja,” harapnya.

Dijelaskan, kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dibuat, sebenarnya untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19.

“Tapi efeknya ini harus dipikirkan secara manusiawi, agar tidak ada yang dirugikan dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah,” pungkas Latupono. (UPE)

Comment