by

Pedagang Mardika Merasa Diperas Pihak Ketiga

Sebagian pedagang yang direlokasi ke Pasar Apung Mardika, merasa diperas oleh pihak ketiga selaku pengelola pasar Apung. Selain diharuskan membayar Rp 3 juta per lapak, pedagang juga diminta membayar biaya pemasangan listrik sebesar Rp 1,3 juta.

Para pedagang ini direlokasi pasca pembongkaran revitalisasi gedung Putih Mardika, belum lama ini. Namun lapak yang disediakan pemerintah di pasar Apung ini tidaklah gratis.

Parahnya, seluruh lapak di pasar Apung ini tidak difasilitasi listrik oleh pemerintah. Meski telah membayar biaya lapak sebesar Rp 3 juta, pohak ketiga justru mengharuskan pedagang untuk memasang listrik dengan daya 900 VA, dengan total biaya pemasangan sebesar Rp 1,3 juta.

“Masa kita sudah bayar lapak sebesar itu, tapi lampu saja harus kita lagi yang tanggung sendiri. Ini sepertinya pemerasan,” kesal salah satu pedagang yang menolak namanya disebutkan, saat menghubungi koran ini, Selasa (6/7).

Menurutnya, mau tak mau para pedagang telah mengikuti apa yang diminta pihak ketiga. Namun banyak pedagang yang menolak jika pemasangan daya 900 VA hanya untuk satu lapak.

Para pedagang inginkan agar pemasangan listrik itu dilakukan per kelompok. Yakni 4 atau 5 lapak lakukan pemasangan daya 900VA.

“Mereka (pedagang) jelas ikuti apa yang diminta. Namun tidak secara mandiri. Empat orang bergabung untuk memasang lampu baru. Lagipula mau pakai daya sebesar itu buat apa? Jadi 4 orang bergabung. Disini (pasar apung) yang saya tahu, baru satu kelompok yang sudah pasang lampu baru,” bebernya.

Bukan saja itu, dirinya juga mengaku, semua lapak yang ada di pasar Apung tidak layak ditempati. Karena sudah kecil dan papan-papanya sudah hampir rapuh.

Sehingga berharap, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa melihat masalah yang terjadi.

“Sekalipun lapak ini hanya sementara, tapi harusnya pemerintah perhatikan kita para pedagang. Sudah bayar.mahal tapi ini lapak tidak layak. Dan tidak ada lampu. Ini sama saja menyusahkan para pedagang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjhon Slarmanat saat dikonfirmasi di Balai kota terkesan menghindar.

“Tunggu, nanti saya akan turun dari ruangan sedikit lagi yah,” katanya sembari berjalan naik tangga menuju lantai dua di gedung Balaikota.

Selang beberapa jam, Slarmanat tidak menepati janjinya untuk berikan informasi kepada wartawan. Padahal hal ini sangat penting, karena menyangkut dengan nasib para pedagang. (IAN)

Comment