by

Pedagang Pertanyakan Janji Disperindag Ambon

Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi ke Pasar Apung Mardika, kembali pertanyakan janji Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Sirjhon Slarmanat untuk turun langsung melihat kondisi para pedagang di pasar tersebut.

Sebab, lokasi lapak yang disediakan Disperindag dinilai tidak layak karena tidak difasilitasi listrik. Bahkan papan pada lapak semi permenen itu sudah mulai membusuk. Padahal para pedagang sudah membayar biaya sewa lapak sebesar Rp 3 juta, dan diharuskan membayar biaya pemasangan listrik sebesar Rp 1,3 juta.

“Kita semua dapat informasi Senin kemarin, kalau Kepala Disperindag akan lihat kondisi kami di Pasar Apung, tapi sampai sekarang belum turun,” ungkap salah satu pedagang yang menolak namanya disebutkan, saat menghubungi Koran ini, Selasa (13/7).

Pedagang tersebut mengaku, banyak masalah yang dialami para pedagang di Pasar Apung. Dan hal tersebut harus menjadi catatan penting untuk dituntaskan Pemerintah Kota Ambon lewat Disperindag.

“Masalah itu bukan saja listrik dan papan lapak yang tidak layak dihuni. Tapi ada berbagai masalah lainnya. Antara lain yaitu teman-teman kami yang belum dapat lapak di Pasar Apung,” bebernya.

Menurut dia, para pedagang banyak yang belum mendapatkan lapak di Pasar Apung. Padahal, para pedagang ini sebelumnya berjualan di Gedung Putih Mardika yang telah digusur untuk revitalisasi pasar Mardika berlantai 4. “Mereka itu bayar pajak, tapi belum dapat tempat di Pasar Apung,” sebutnya.

Dirinya mengaku, banyak pedagang yang kesal dengan proses pengundian lapak yang dilakukan Disperindag. Dimana saat pengundian, justru dimulai dari nomor 200 keatas.

Banyak pedagang juga mempertanyakan pedagang mana yang nantinya menempati lapak yang tidak diundi itu. Mereka menduga, lapak yang tidak diundi akan disewakan kepada pedagang lain dengan harga yang lebih mahal, karena lokasinya stratgis.

Sehingga para pedagang, lanjut dia, menagih janji Kepala Disperindag untuk turun melihat kondisi para pedagang di pasar Apung. Untuk menjelaskan berbagai persoalan yang tidak beres, semenjak kewenangan diberikan kepada pihak ketiga.

“Ini menyangkut teman-teman kita (pedagang) punya hak. Mereka itu bayar pajak masa tidak diberikan lapak. Kita akan datang tanya Kepala Disperindag dengan cara persuasive, jika belum turun lihat kondisi di Pasar Apung,” tegasnya.

Tempat terpisah, anggota DPRD Kota Ambon, Taha Abubakar menilai, Disperindag kota Ambon dan pihak ketiga harus bertanggung jawab dengan kondisi para pedagang yang telah direlokasi ke pasar Apung.

Sebab, lapak yang ada di pasar Apung itu telah disewakan kepada para pedagang. Sehingga bukan saja lapak yang disediakan pemerintah dan pihak ketiga, melainkan harus memfasilitasi listrik dan dilakukan pengundian yang benar, agar para pedagang bisa berjualan dengan aman dan nyaman.

Ini yang kita sesalkan, harusnya Disperindag dan pihak ketiga ini memfasilitasi listrik bagi pedagang. Mereka ini kan bayar pajak, kemudian bayar sewa lagi di pasar Apung yang disediakan pemerintah. Harusnya listrik dan berbagai fasilitas lainnya disediakan dengan baik. Jangan lagi bebankan biaya pemasangan listrik kepada pedagang, kesalnya.

Ketua Fraksi Gabungan PPP dan PKS Kota Ambon ini juga menilai, akan menyampaikan persoalan ini kepada teman-teman fraksi yang ada di komisi II untuk nantinya memanggil Disperindag dan pihak ketiga yang mengelola pasar Apung. Untuk mempertanyakan kondisi lapak yang disewakan kepada para pedagang.

Awalnya informasi teman-teman di fraksi, lapak itu katanya tidak disewakan. Tapi kemudian disewakan dan tidak difasilitasi listrik. Ini yang akan menjadi perhatian kita di DPRD. Dan akan sampaikan persoalan ini ke fraksi, untuk dirapatkan secara internal dan mengagendakan pemanggilan kepada Disperindag dan pihak ketiga, tutup Taha. (IAN/UPE).

Comment