by

Pekan Depan Dirut RSUP Leimena Dipanggil

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Kota Ambon, siap melayangkan surat pemanggilan terhadap Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Leimena Ambon, dr Celestinus Eigya Munthe, pekan depan. Pemanggilan ini terkait kasus PHK sepihak yang menimpa 2 karyawan RSUP Leimena, pada pekan lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, saat dikonfirmasi koran ini mengaku, telah memberikan waktu satu minggu terhadap pihak RSUP Leimena untuk mempertimbangkan serta mencabut surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua mantan pegawainya.

“Pemecatan sepihak itu tak salah. Kami DPRD minta pihak RS pertimbangkan kembali putusan tersebut. Dan sudah memberikan waktu satu minggu untuk itu. Makanya kita siap layangkan surat pemanggilan kepada Dirut RSUP Leimena, agar bisa hadir memberikan penjelasan terkait alasan pemecatan sepihak yang dilakukan terhadap dua orang pegawainya itu,” ungkap Pormes, Senin (5/4).
Selain Dirut RSUP Leimena, lanjut Politisi Golkar ini, Komisi juga akan menghadirkan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon terkait persoalan tersebut. Sehingga bisa mengetahui hasil dari mediasi yang dilakukan.

“Komisi ini hadir untuk memediasi apa yang menimpa para tenaga kerja ini. Karena RSUP ini beroperasi di kota Ambon, maka ini juga menjadi tupoksi dari DPRD untuk melihat persoalan ini. Karena pekan kemarin, dua karyawan RSUP ini mendatangi kita di DPRD. Sehingga kita harap ada solusi dari hasil mediasi nanti. Jadi pastinya pekan depan kita panggil semua,” tandasnya.
Sebelumnya, Rabu (31/3) pekan kemarin, dua eks pegawai bagian Tata Usaha RSUP Leimena berinisial NL dan WW mendatangi DPRD Kota Ambon. Mereka merasa tak terima dengan pemecetan sepihak yang dilakukan pihak RSUP Leimena tertanggal 30 Maret 2021.

Menurut keduanya, selama bekerja tidak ada kesalahan fatal yang dibuat. Bahkan selama bekerja, selalu pulang larut malam dan selalu taat terhadap segala aturan yang ditetapkan pihak RSUP Leimena.

“Kami datang minta DPRD Kota Ambon khusus komisi I untuk menyikapi masalah kita. Jika tidak masuk karena kondisi drop atau sakit, kita beritahukan ke kepala bagian. Tapi kalau sehat, kita kerja sesuai prosedur yang diterapkan pihak RS. Tapi tanggal 30 Maret kemarin surat pemberitahuan dikeluarkan ke kita, padahal selama ini baik-baik saja. Dari sini kami cari keadilan. Semoga DPRD bisa memediasi masalah yang kami hadapi,” harap dua pegawai tersebut. (UPE)

Comment