by

Pekan Depan, Pemkab Buru Tutup Jalur Mudik

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru terus melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). Hal itu dilakukan seiring adanya larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat, guna menekan penyebaran virus corona.

Berdasarkan larangan pemerintah pusat itu, Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Buru mengeluarkan surat edaran Nomor: 01/ST-Buru/2021, tentang peniadaan mudik hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriyah dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah di Kabupaten Buru.

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, tertanggal 17 April 2021 di Namlea.

Dalam surat edaran tersebut menyebutkan, dalam rangka mengatur pembatasan mobilitas masyarakat, dan mengoptimalisasi fungsi Posko Covid-19 di desa/kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah.

“Maka perlu memperhatikan dan menjalankan protokol peniadaan mudik selama bulan suci Ramadhan
serta hari Raya ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut dan udara, dari dan menuju Kota Namlea, Kabupaten Buru, sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah,” kata Ramly.

Tujuan Surat Edaran tersebut, yakni, untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi, dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriyah di Kabupaten Buru.

“Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 hijriyah sebagaimana dimaksud untuk pengendalian mobilitas masyarakat, dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi
logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik,
antara lain, perjalanan dinas/bekerja, pasien rujukan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dan ibu hamil dengan kepentingan persalinan yang di damping maksimal 2 orang,” terang Ramly.

Orang nomor satu di Pemkab Buru ini menjelaskan, pelaku perjalanan diwajibkan memiliki print out Surat lzin Keluar Masuk (SIKM) dan ldentitas diri sebagai persyaratan melakukan perjalanan,
dengan ketentuan, anggota TNI/POLRI melampirkan print out surat izin tertulis dari Dandim 1506
Namlea/Kapolres Pulau Buru/Danki 731 Kabaresi/Dansub POM Namlea/Komandan Kompi 3 Batalycn A Pelopor Namlea.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) melampirkan print out Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk ASN Pemerintah Kabupaten Buru, dan
pimpinan instansi untuk ASN instansi vertikal. Sementara pegawai BUMN/BUMD/Instansi Swasta melampirkan print out Surat Tugas
tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah dari pimpinan perusahaan. Dan bagi masyarakat umum non pekerja, melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa, yang dilengkapi tanda tangan basah dari kepala desa,” ungkapnya.

Ia menambahkan surat izin perjalanan SIKM memiliki ketentuan berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas Kota/Kabupaten/Provinsi, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia diatas 17
tahun.

Pelayanan untuk mendapatkan SIKM diajukan secara online, melalui aplikasi SICANTIK Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan alamat laman https://sicantikui.layanan.go.id.

“Pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Buru yang akan bepergian dengan menggunakan
akses pelabuhan Namlea, wajib mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan dalam surat edaran ini,” pungkas Ramly.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Buru, Jamaluddin Samak, mengatakan, tidak ada lagi aktivitas mudik lebaran tahun ini. Untuk itu, akan dilakukannya penutupan jalur laut dan udara, dimulai sejak 6 sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang.

“Tidak ada mudik. Kami akan melakukan penutupan jalur laut dan udara mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai
dengan kebutuhan dan atau perkembangan terakhir di lapangan,” kata Jamal, Selasa (27/4).

Dia menjelaskan, sampai tanggal 5 Mei 2021, aktivitas transportasi laut, darat dan udara, tetap berjalan normal. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes). “Aktivitas sampai saat ini berjalan lancar, dengan tanda kutip, tetap menjaga Prokes. Batasannya sampai tanggal 5 Mei 2021,” tegasnya.

Jamal menyatakan, khusus kapal pengangkut logistik, pelaku perjalanan dinas, pasien rujukan, kunjungan keluarga sakit, yang bebas melakukan aktivitas, pada tanggal 6 sampai 17 Mei. “Namun harus dilengkapi surat-surat yang berlaku dan sesuai surat edaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara untuk jalur darat, diberlakukan normal. Belum terlalu dibatasi di Pulau Buru. Karena di sini beda dengan kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan Makassar, dengan jumlah kendaraan begitu banyak dan jasa pengguna transportasi sangat besar.

“Karena jumlah kendaraan dan jasa pengguna transportasi darat di Kabupaten Buru, maupun Kabupaten Buru Selatan (Bursel) masih minim,” pungkasnya. (MSR)

Comment