by

Pekerja Karaoke dan Bioskop Tak Dapat Bansos

beritakotaambon.com – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Nurhayati Jasin menegaskan, bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Penerapan PPKM mikro level III di Kota Ambon, tidak diperuntukkan bagi pekerja karaoke dan biskop.

Menurutnya, bansos berupa beras dan lainnya yang tersedia maupun yang telah disalurkan, hanya diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Tidak ada untuk pekerja karaoke dan bioskop. Bansos beras yang tersedia dari pemerintah pusat lewat Kemensos, itu hanya untuk KPM yang terdaftar di PKH, BST dan BPNT,” tandas Nurhayati, kepada wartawan di Balaikota, Sabtu (21/8).

Selama PPKM Mikro level III, sambung dia, pemerintah kota mendapat dua bansos berupa beras dari pemerintah pusat, yang disalurkan melalui Kementrian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dijelaskan, yang pertama dari Kemensos RI yang disalurkan melalui Bulog Maluku, sebanyak 148,360 ton kg beras bagi 14.836 KPM PKH, BST dan BPNT.

Dan kedua, lanjut dia, bansos dari Presiden Joko Widodo, berupa 3.000 paket beras 10 kg, yang telah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail kepada Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, usai upacara HUT ke 76 RI di Lapangan Merdeka, pada Selasa (17/8).

Diakuinya, penerapan PPKM mikro diperketat hingga level III, karaoke dan bioskop masih ditangguhkan operasinya oleh pemerintah kota. Akibatnya, para pekerja bioskop dan karoke harus dirumahkan sementara.

Namun tidak ada petunjuk dari provinsi maupun pusat, selain untuk KPM PKH, BST dan BPNT. Dan masyarakat lain selain penerima tersebut, belum ada petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan sosial yang disediakan itu.

“Tidak ada petunjuk di luar itu yang sejauh ini kita terima. Bansos beras 10kg hanya untuk KPM. Kebijakan apapun tidak bisa kita ambil sepanjang tidak ada arahan dari pimpinan,” jelasnya.

Nurhayati menambahkan, tidak ada bantuan lain, selain bantuan reguler setiap bulan ditambah bantuan beras 10 kg kepada KPM. Apalagi memang, anggarannya tidak ada di APBD Kota Ambon.

“Selama jalannya PPKM Mikro mulai dari diperketat hingga level III, tidak ada bansos lain yang diberikan selain beras dari pemerintah pusat. Hal itu juga sesuai APBD. Itu aturan, yah kita jalan,” kuncinya. (IAN)

Comment