by

Pembangunan Hunimua Harus Dipercepat

BULA-BKA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dan DPRD setempat, didesak untuk mempercepat pembangunan Hunimua sebagai ibukota kabupaten itu.

Desakan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Ibokota Definitif (FMPPI) SBT, yang menggelar demo di Kantor Camat Tutuk Tolu, Kamis (29/7).

Salah satu pendemo, Muhammad Saleh Kafara, mengatakan, DPRD dan Pemkab SBT jangan sampai berkhianat atau mengabaikan amanat UU Nomor 40 tahun 2003, tentang pembangunan Ibukota Kabupaten SBT berkedudukan di dataran Hunimua.

Menurutnya, amanat itu yang menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur harus dibangun disana. “UU nomor 40 tahun 2003 itu adalah acuannya. Jangan diabaikan. Makanya, sampai sekarang SBT begini saja, tidak tampak kemajuan apapun,” kata Kafara.

Legislatif dan eksekutif harus punya semangat yang sama, untuk memulai pembangunan ibukota Kabupaten SBT itu. Jika tidak, maka keduanya harus terbuka kepada masyarakat, tentang apa penyebabnya.

Baca:
Danguspurla Koarmada III Pantau Vaksinasi di SBT

“DPRD dan Pemda harus berani terbuka dengan masyarakat. Sampaikan melalui media, jika memang tidak lagi ingin melakukan pembangunan di Hunimua. Masyarakat ini tahu, ibukota Kabupaten SBT itu ada di dataran Hunimua,” terang Kafara.

Ada lima tuntutan yang disampaikan pendemo, yaitu, satu, mendesak DPRD SBT untuk melaksanakan dan mengawal proses percepatan pembangunan ibukota definitif Kabupaten SBT, sesuai amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembangunan Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur di Dataran Hunimua.

Kedua, mendesak DPRD untuk mengevalusi kinerja tim percepatan pembangunan ibukota defenitif Kabupaten SBT yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Ketiga, FMPPI menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dasar mandegnya kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar ibukota definitif di dataran Hunimua Kabupaten SBT.

Keempat, FMPPI menyampaikan pendapat dukungan politik rancangan anggaran kepada pimpinan dan anggota DPRD, agar dituangkan dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 dan APBD murni Tahun 2022.

Dan kelima, FMPPI menyampaikan dukungan politik kepada DPRD, tentang rancangan usulan inisiatif Ranperda dan Perda tentang percepatan pembangunan ibukota definitif Kabupaten Seram Bagian Timur di dataran Hunimua. (SOF)

Comment