by

Pemberlakuan AN di Aru Terancam Gagal

Program Kemendikbud RI untuk menghapus ujian nasional (UN) dengan menerapkan sistim belajar Asesmen Nasional (AN), terancam gagal bagi 119 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebab, peralatan yang digunakan untuk sistim AN hingga kini belum tersedia.

Untuk menghindari hal itu, pihak sekolah, termasuk 119 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di 10 Kecamatan di Aru, berupaya untuk mendapatkan sarana pendukung sebagai wujud dukungan untuk menyukseskan pelaksanaan AN tersebut.

Naasnya, upaya untuk mewujudkan pemberlakuan AN bagi 119 SD di Aru, terancam gagal hanya lantaran alat multimedia berupa leptop, printer, invocus, dan stavol yang dipesan dari penyedia barang berinisal HT, hingga saat ini belum ada di tangan mereka.

Dari informasi yang diperoleh media ini, para kepala sekolah telah menyetor uang senilai Rp20 juta, bahkan ada diantaranya yang menyetor Rp40 juta kepada penyedia tersebut sejak bulan Oktober 2020 lalu. Dengan harapan, secepatnya bisa mendapat alat multimedia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan AN.

Salah satu sumber terpercaya koran ini pada Dinas Pendidikan Kepulauan Aru, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pemberlakuan AN tingkat SD yang tersebar di 10 Kecamatan di Aru terancam gagal, hanya lantaran alat multimedia yang dipesan dari penyedia (HT) belum juga diterima pihak sekolah hingga kemarin.

Sumber juga menyebutkan, 119 kepala sekolah dasar penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi, telah menyerahkan uang tunai kepada penyedia (HT) sebesar Rp20 juta hingga Rp 40 juta sejak Oktober 2020 lalu. Yang mana AN dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, guna memperbaiki kualitas belajar-mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa.

“Jadi penyedia yang dipercayakan oleh 119 kepala sekolah dasar di daerah ini, mesti secepatnya menyediakan apa yang menjadi kebutuhan sekolah saat ini. Bukan malah jadi penghambat,” kesalnya.

Bukan saja itu, lanjut dia, lantaran keterlambatan penyedia alat multimedia yang telah dibayarkan ke penyedia (HT), membuat pihak sekolah dihantui rasa takut. Karena sampai saat ini barang yang dibelanjakan belum ada di tangan ratusan kepala sekolah. Alhasil, sampai saat ini mereka belum bisa membuat pertanggungjawaban dana BOS Afirmasi Tahun 2020 tersebut.

“Ini masalah serius dan tak boleh dianggap biasa saja. Penyedia boleh beralasan tetapi masalah pendidikan di daerah ini jangan dianggap sepele,” tandas sumber.
Terpisah, penyedia barang (HT) yang ditemui media ini dikediamannya, di depan Bandara Rar Gwamar Dobo, Kamis (15/4) mengaku, sebagian barang multimedia yang dipesan oleh 119 kepala sekolah dasar di Aru sudah ada.

Hanya yang masih menjadi kendala adalah pengadaan leptop. Yang mana tidak bisa dipaksanakan karena Pandemi Covid-19 pabrik-pabrikada yang jalan tapi produksinya dikurangi. Sementara permintaan pasar itu tetap ada.

“Sebagian barang memang sudah ada, hanya kendala di pengadaan leptop. Ya memang ini karna Covid, jadi saya harap pihak sekolah bersabar ya,” jelasnya.
HT mengaku, sudah berkoordinasi dengan distributor bahkan menawarkan uang muka (DP) dengan tujuan kalau barang (Leptop) sudah ada langsung bisa dikirim. Namun distributor enggan menerima uang muka yang ditawarkannya dengan dalil permintaan banyak.

“Ya, saya sudah tawarkan uang DP ke distributor tapi mereka tolak dengan alasan permintaan banyak. Bayangkan, Komputer duduk yang saya pesan saja masih menunggu distributor telephon ada 6 baru bisa saya setor. Kemudian nanti distributor telepon lagi bilang ada 8 ya, saya ambil jadi semua serba cicil,” bebernya.

Dia menambakan terkait masalah ini, dirinya juga sudah menjelaskan ke Dinas Pendidikan. “Intinya saya juga terbeban, tetapi kita juga harus fahami kondisi pandemi Covid-19 ini yang buat kita tidak bisa memaksa keadaan,” tutupnya. (WAL)

Comment