by

Pemeriksaan Eks Gubernur Maluku “Molor”, Terkait Dugaan Korupsi Rumdis Poltek,

Ambon, BKA- Mantan Gubernur Maluku, Said Asagaaff belum juga diperiksa tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku. Belum diperiksanya mantan Ketua DPD I Golkar Maluku ini, dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit.

Rencana pemeriksaan terhadap Said Assagaf terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Politeknik Negeri (Poltek) Ambon.
“Untuk yang bersangkutan (Asagaff) belum diperiksa. Karena masih sakit. Makanya kita belum periksa,” ungkap Kanit II Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Laurens Werluka kepada wartawan, Kamis (8/4).

Ia mengaku, untuk memastikan yang bersangkutan (Said Assagaff) sakit sehingga belum diperiksa sama seperti mantan Gubernur Maluku dua priode sebelumnya yakni Karel Alberth Ralahallu, itu dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang diterima penyidik. “Ada surat sakitnya yang diterima kami. Kalau sudah sembuh baru kita periksa,” akui Werluka.

Menurut Werluka, kasus ini sudah dalam tahap penyidikan. Rangkaian penyidikan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi sudah diperiksa termasuk mantan Gubernur Maluku lainnya, Karel Albert Ralahalu juga telah diperiksa.

Dijelaskan, kasus Rumdis Poltek Ambon yang juga menyeret nama Said Asagaff itu, sudah dimintakan ke BPK untuk diaudit sejak Januari 2021 lalu. Bahkan ekspose bersama antara penyidik dan BPK juga sudah dilakukan.
Sebelumnya, mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait kasus tersebut. Ralahalu diperiksa pada 17 Maret 2021 lalu, sebagai saksi. Proyek pengerjaan Rumdis dianggarkan dalam APBN di tahun 2007-2010, saat Ralahalu masih menjabat sebagai Gubernur Maluku.

“Benar pak Ralahalu diperiksa Rabu kemarin sebagai saksi, terkait kasus pembangunan rumah dinas Politeknik Negeri Ambon tahun 2007-2010,” beber Werluka sebelumnya, Senin (22/3).

Kasus itu, katanya, kini dalam tahap penyidikan. Dan dari hasil penyidikan yang dilakukan, diketahui PT Nusa Ina telah menerima uang pekerjaan empat tahun anggaran, namun proyeknya fiktif.

“Proyeknya ini fiktif. Jadi PT Nusa Ina Pratama ini sudah ambil uang, dangan tujuan melakukan pembangunan di perumhan Pemda. Namun ternyata itu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) lewat BTN. Nah kontraktor proyek, dalam hal ini PT Nusa Ina Pratama mengambil keuntungan disitu,” bebernya.

Menurutnya, keterangan Ralahalu selaku mantan Gubernur sangat diperlukan, lantaran dalam dugaan korupsi pada proyek ini, ada keterkaitan rekanan PT Nusa Ina Pratama selaku kontraktor dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku.
“Proyek pembangunan perumahan ini ada hubungan dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku. Pak Ralahalu diperiksa karena jabatannya saat itu selaku gubernur dan tandatangan SK, untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh Koperasi PNS tersebut,” pungkasnya. (SAD).

Comment